NASIONAL

Jumat, 15 Maret 2019 | 22:42 WIB

Mahar Politik Dinilai Jadi Faktor Pejabat Korupsi

Ahmad Farhan Faris
Mahar Politik Dinilai Jadi Faktor Pejabat Korupsi
(Foto: Inilahcom/Ahmad Farhan)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan salah satu cara agar tidak ada mahar politik untuk mencegah perbuatan korupsi oleh politisi atau kepala daerah. Maka, salah satu caranya partai itu dibiayai negara.

"Supaya pemilu yang murah berjalan efektif, kita harus ada sanksinya (bagi yang korupsi). Supaya partai tidak dibayar mahal, salah satunya dibiayai negara," kata Agus saat diskusi di Gedung KPK, Jumat (15/3/2019).

Selain itu, Agus mengatakan partai politik juga membiayai sendiri kegiatan politiknya dengan iuran dan subsidi kader. Karena, kalau misalkan untuk partai setahun habis Rp20 triliun sudah setara dengan APBN.

"Kalau saya pikir misalkan untuk partai misalkan setahun habis Rp20 triliun, itu kan dibandingkan dengan APBN kita. Itu malah bukan main kesannya luar biasa, ujarnya.

Agus menceritakan biasanya untuk menjadi bupati kisaran mahar yang dikeluarkan si calon itu bisa mencapai Rp20 miliar, bahkan Rp50 miliar. Maka, jika calon itu terpilih dengan gaji pokok bupati hanya Rp5,7 juta per bulan tentu akan berat mengembalikan modal tadi.

"Oleh karena itu, kan enggak ada orang yang secara sukarela menghibahkan itu, Rp20 miliar sampai Rp50 miliar ini besar juga," jelas dia.

Sementara Peneliti ICW, Almas Sjafrina mengatakan memang seharusnya partai politik tidak memberlakukan mahar. Karena, di undang-undang juga sudah dilarang pemberian mahar baik dalam bentuk uang maupun lainnya.

"Kedua, kenapa tidak boleh menerima mahar karena terima mahar ini membuat kandidat biaya pemenangan itu sangat tinggi," katanya.

Sedangkan, Almas mengatakan kandidat untuk lain-lain saja sudah membutuhkan banyak uang ditambah mahar tinggi itu semakin membuat menjadi faktor atau membuka peluang untuk melakukan korupsi ketika mereka terpilih.

"Setidaknya ada dua alasan itu untuk mencegah korupsi, kemudian di aturan juga dilarang," ujarnya.

Untuk itu, Almas meminta Bawaslu kerja sama dengan KPK untuk melacak rekam jejak kandidat bakal calon penyelenggara negara. Selain itu, Bawaslu juga bisa kerja sama dengan kepolisian dan pihak lain agar mempunyai bekal memberikan sanksi.

"Di undang-undang juga punya instrumen untuk memantau dan menindak adanya mahar politik itu," tandasnya. [ton]

#KetumPPP #RomahurmuziyDitangkapKPK
BERITA TERKAIT
Alasan Sakit, KPK Batal Periksa Romy
Rp 180 Juta dan USD 30 Ribu, Uang dari Laci Menag
Gerindra : Kapal 01 Sudah Oleng
Romy Diduga Berani Manfaatkan Celah ini
Ketika PPP Puji KPK Usai Romy Ditangkap
Demokrat : Momentum KPK Hajar Parpol Korupsi
OTT Romy, PPP Muktamar Jakarta : Jadi Musibah

ke atas