EKONOMI

Jumat, 22 Maret 2019 | 10:09 WIB

Indef Gross Split tak Punya Kepastian Hukum Tetap

Indra Hendriana
Indef Gross Split tak Punya Kepastian Hukum Tetap
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Skema Gross Split atau bagi hasil dalam pengelolaan di Blok Migas dinilai belum punya payung hukum yang kuat. Sebab, payung hukum skema ini hanya di peraturan pemerintah.

Nah, masa pemerintahan hanya lima tahun dan bila pemerintahan berganti, tidak menutup kemungkinan skema ini akan berganti pula. Sementara pelaku usaha migas membutuhkan kelangsungan investasi sekitar 20-30 tahun. Hal ini juga membuat ketidakpastian dalam investasi.

Demikian disampaikan Direktur Institur for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya. Menurut dia, skema ini masuk dalam Undang-undang, agar skema ini memiliki payung hukum tetap.

"Gross Split kan hanya di PP (peraturan pemerintah). Seharusnya masuk UU Migas. Mau investasi 30 tahun tapi kepastian (gross split) itu sesuai dengan pemerintahannya," kata Berly dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Menurut dia, para pelaku usaha migas sebenarnya siap mengikuti ketentuan apapun dari pemerintah mengenai skema bagi hasil migas. Hanya saja skema bagi hasil tersebut harus berlaku jangka panjang.

Artiannya memberi kepastian investasi bagi pelaku usaha. Bila masih dalam bentuk peraturan pemerintah maka payung hukum tersebut rentan diubah bila pemerintahan berganti. "Selama UU belum ada wait and see dulu," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy juga mengatakan yang sama. Menurut dia, ketidakpastian peraturan masih membayangi investasi yang akan ditanam.

Beberapa kontraktor kami undang ke Komisi VII, mereka bilang ketidak pastian peraturan. Malah ada Permen umurnya 20 hari saja itu. 14 Juli 2017 terbit tentang pengawasan badan usaha. Umur 20 hari (dicabut). Ini kegelisahan kontraktor di situ, terkait pajak izin, uncertainty of regulation, kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat sebanyak 40 blok migas yang telah menggunakan skema gross split, yakni blok hasil lelang sebanyak 14 blok, terminasi 21 blok dan amandemen sebanyak 5 blok. "Hal ini semakin membuktikan bahwa investasi migas di Indonesia menarik di mata investor," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar beberapa waktu lalu. [ipe]

#Indef #GrossSplit #Migas #Eksplorasi
BERITA TERKAIT
PHE Bidik Potensi Migas di Wilayah Perbatasan
Pertamina Kelola 40 Persen Produksi Migas Nasional
Kerja Keras PHE Tangani Minyak Bocor di Sumur YYA
Program KBR dari KLHK Bikin Ekonomi Petani Naik
Bea Cukai Ajak Akuntan Soal Bisnis Lintas Negara
Bea Cukai Ternate Pacu Ekspor Perdana Fully Pala
Indonesia Pulangkan Limbah ke Negara Asal

kembali ke atas