EKONOMI

Senin, 01 April 2019 | 02:29 WIB

Bos DPR Sesalkan Diskriminasi Minyak Sawit dari UE

Bos DPR Sesalkan Diskriminasi Minyak Sawit dari UE
Ketua DPR, Bambang Soesatyo (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyesalkan standar ganda Uni Eropa (UE) terkait diskriminasi minyak sawit sebagai minyak nabati.

Padahal, kata dia, CPO atau minyak mentah sawit adalah komoditas unggulan Indonesia yang efektif menggerus kemiskinan. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/3/2019), menyebutkan, UE berupaya melakukan proteksi terselubung untuk melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh di bawah minyak sawit. "DPR mendukung langkah tegas Pemerintah dalam menghadapi sikap Uni Eropa yang bersifat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit, termasuk dengan mempertimbangkan gugatan ke WTO," kata Bamsoet.

Politisi Golkar ini menyebutkan, adanya kemungkinan penerapan kebijakan retaliasi terhadap produk-produk dari Uni Eropa. Memang betul kalau persahabatan dengan negara lain perlu dijunjung, tetapi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional adalah di atas segalanya. "DPR dan pemerintah harus bergandeng tangan membela kepentingan rakyat dalam setiap diplomasi internasional," kata Bamsoet.

Informasi saja, Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), menyatakan, sertifikasi kebun kelapa sawit yang berjalan sejak 2011 telah menerapkan standar internasional dengan dilibatkannya lembaga sertifikasi dari luar negeri.

Kepala Sekretariat Komisi ISPO, R Azis Hidayat menyebutkan, saat ini, terdapat 15 lembaga sertifikasi (LS) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dan telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO. Sebanyak 7 LS berasal dari Jerman, Inggris, Italia, Perancis, Swiss dan Australia.

"Lembaga sertifikasi dari luar negeri ini juga diperkuat oleh 1.559 auditor ISPO. Jadi tidak benar kalau ada pihak yang masih menganggap sistem sertifikasi ISPO belum sesuai standar internasional," kata Azis pada Diskusi dan Peringatan Sewindu ISPO di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Azis menilai, sistem sertifikasi ISPO telah kredibel, karena tidak memihak dan independen, serta mengacu pada standar internasional ISO. Penilaian kesesuaian dan audit sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN.

Ia memaparkan, kredibilitas ISPO sudah teruji, ketika berperan aktif sebagai Expert on ISPO, atas gugatan iklan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia di Lyon, Perancis yang dianggap bohong. Kasus tersebut akhirnya dimenangkan Kementerian Perdagangan RI.

Selain itu, keberterimaan ISPO dikatakan semakin membaik. Perkembangan implementasi sertifikasi ISPO sejak 2016 telah dimonitor Europian Sustainable Palm Oil (ESPO) dan setiap tahunnya dilaporkan oleh European Palm Oil Alliance (EPOA). [tar]

#UniEropa #MinyakSawit #DPR #BioFuel
BERITA TERKAIT
Ketahanan Pangan Perlu Keputusan Politik yang Kuat
Tahun Depan B30 Jalan, Bisnis Sawit Makin Cerah
Kopi Gayo Ditolak Eropa karena Glyphosate Tinggi
Ternyata Ada Serangga Bisa Dongkrak Produksi Sawit
Arifin Taslim Siap Benahi Sektor ESDM
Tim Ekonomi Jokowi Direspons Negatif Pelaku Pasar
Erick Thohir Menteri BUMN, 3 Sahamnya Jeblok Semua

kembali ke atas