EKONOMI

Sabtu, 13 April 2019 | 11:50 WIB

UU Ketenagakerjaan Belum Lindungi Ojol, DPR Miris

UU Ketenagakerjaan Belum Lindungi Ojol, DPR Miris
Anggota Komisi IX DPR, Marinus Gea (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Setiap pekerja berhak dan wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk pekerja informal ojek online alias ojol.

Anggota Komisi IX DPR, Marinus Gea mendorong perbaikan regulasi ketenagakerjaan agar dapat seiring perkembangan teknologi. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, belum mengatur perlindungan atas hal-hal yang terkait dunia digital.

Contoh paling dekat itu ya mitra ojek online. Mereka kan kategori tenaga informal dan mereka juga melakukan pekerjaan dengan teknologi. Bagaimana dengan perlindungan mereka, sampai sekarang sama sekali belum ada pengaturan ini di regulasi, ucapnya di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

UU Ketenagakerjaan yang berlaku diterangkan Marinus masih sebatas mengatur tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan dari pemberi kerja. Regulasi yang ada belum menampung perlindungan bagi mereka yang melakukan pekerjaan secara mandiri tapi tetap terhubung dengan orang lain.

Mitra ojek online kan tetap terhubung dengan orang lain yang mengendalikan aplikasi digital. Kan ini tidak diatur, bagaimana jika terjadi kecelakaan. Perlindungan apa yang diberikan negara buat mereka, ungkapnya.

Kata Marinus, keberadaan regulasi ketenagakerjaan yang mengikuti perkembangan teknologi menjadi penting lantaran selama ini tak semua tenaga kerja informal menyadari pentingnya perlindungan asuransi.

Katakan lah BPJS Ketenagakerjaan, belum semua pihak sadar kalau BPJS itu suatu keharusan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang bekerja secara formal maupun informal, ucapnya.

Terpisah, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Igun Wicaksono memastikan, mitra ojek daring, saat ini belum semuanya tercover asuransi. Yang baru di-cover asuransi adalah penumpang dan kendaraan.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah dan perusahaan ojek online untuk menyediakan asuransi bagi pengemudi. Garda sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan hasilnya positif mereka bersedia mengkaji perlindungan sosial bagi pengemudi ojek daring, ucapnya.

Perlindungan asuransi bagi pengemudi ojek online penting untuk diwujudkan. Sebab, disampaikan Igun, sekarang ini ada sekitar 2,5 juta pengemudi ojek online yang menjadi mitra dua operator ojek online. [tar]

#OjekOnline #DPR #PerlindunganPekerja
BERITA TERKAIT
(Jelang Lebaran 2019) Komisi VI DPR Cek Stok Sembako di Sidoarjo
Awas LSM Minta Buka Data HGU, DPR Dukung Darmin
DPR Dukung Menhub Budi, Maskapai Nakal Sikat...!
Nasib Destry Jadi DGS BI Menunggu Setelah Lebaran
Rangkul GoJek & GoPay, Jabar Menuju Birokrasi 3.0
Pemakaian LPG Subsidi di Riau Melompat 4 Persen
(Program Sejuta Rumah) Posisi BTN Menjadi Mitra Utama BP Tapera

kembali ke atas