EKONOMI

Sabtu, 13 April 2019 | 23:09 WIB

DPR: Perlindungan Nelayan Terhambat Regulasi

Indra Hendriana
DPR: Perlindungan Nelayan Terhambat Regulasi
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Perlindungan negara pada nelayan menurut Anggota Komisi IX DPR, Marinus Gea, menilai, perlindungan negara terhadap nelayan, belum maksimal. Karena terhadang regulasi.

Politisi PDIP ini mendesak pemerintah dan pihak terkait, duduk bersama untuk mewujudkan perlindungan nelayan. Agar bisa menjalankan profesi untuk kehidupan keluarganya. Perlindungan pada nelayan saat ini hanya lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Tenaga Kerja, yang belum memenuhi kebutuhan nelayan, tutur Marinus di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Perlindungan ini mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Diperkuat dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di mana, perlindungan diberikan oleh BPJS-TK dengan syarat terdaftar sebagai peserta berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011, negara melalui BPJS-TK membantu iuran bagi nelayan yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah (BPU). Bantuan itu menurut Marinus diberikan selama setahun pertama untuk kemudian iuran Rp16.800 per bulan dilanjutkan oleh nelayan.

Nelayan yang menjadi peserta BPJS-TK sebagai BPU akan menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan pekerja formal atau pekerja penerima upah (PPU) wajib terdaftar dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

Marinus memahami, batasan jaminan terhadap nelayan oleh BPJS-TK itu dirancang karena ada kemungkinan mereka beralih profesi. Dan, hanya melindungi mereka dari risiko saat bekerja saja. Padahal, nelayan bisa saja tak bisa bekerja karena sudah lanjut usia, sehingga JHT dan JP dinilai perlu diberikan bagi nelayan.

Dia mengingatkan, ada benturan regulasi untuk melindungi nelayan. Hal itu terkuak ketika dirinya melakukan kunjungan kerja dan menemui nelayan di Balige, Sumatera Utara, belum lama ini.

Para nelayan menyatakan, mereka tak bisa dilindungi BPJS-TK karena mereka mendapat asuransi nelayan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Permen ini untuk melaksanakan Pasal 35 UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Tertulis, pemerintah perlu memberikan jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Pasal 12 ayat 1 menyatakan asuransi diberikan pemilik kartu nelayan, maksimal usia 65 tahun, dan tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Atau pernah mendapatkan program serupa namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya. Atau, jenis risiko yang dijamin berbeda, tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.

Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Anton Leonard, di kesempatan berbeda mengatakan perlu ada perubahan paradigma untuk meningkat kan kesejahteraan nelayan. Upaya yang dilakukan selama ini masih jauh dari yang dibutuhkan para nelayan sebenarnya.

"Masih sangat jauh, belum ditangani serius oleh pemerintah. Kalau mau nelayan sejahtera harus menyasar keluarganya juga," ungkap Anton.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati menilai program jaminan pemerintah bagi nelayan melalui BPJS-TK sebatas JKK dan JKM. "Padahal nelayan butuh jaminan di hari tua ketika sudah tidak melaut lagi," ujar Susan.

Terhadap hal ini, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, menerangkan nelayan manfaat yang diberikan bagi nelayan memang sebatas itu karena masuk kategori pekerja BPU.

Besaran iuran yang ditetapkan bergantung pada upah yang diterima. Untuk saat ini, pemerintah mematok rerata upah nelayan sebesar satu juta rupiah. Nominal Rp16.800 sebagai iuran yang dibayarkan merupakan akumulasi iuran JKK, yaitu 1% dari upah satu juta atau Rp10.000 ditambah Rp6.800 iuran JKM. [tar]

#DPR #BPJS #Nelayan
BERITA TERKAIT
DPR Ingatkan Bulog Bukan Perum Pengeruk Untung
Disambangi Ji Bingxuan, Utut PDIP Puji BRI China
Temuan BPK Soal OJK Boros, DPR Panggil Wimboh Cs
Gagal Bayar Jiwasraya, DPR Sebut OJK Kecolongan
Anak Buah Prabowo Siap Perjuangkan Anggaran PUPR
DPR Turunkan Pagu Indikatif PUPR Tahun 2020
(Akan Bangun Sirkuit MotoGP) Jokowi Minta Pengusaha Bangun Hotel di Mandalika

kembali ke atas