EKONOMI

Minggu, 14 April 2019 | 18:00 WIB

DPR: LSM Hambat Pembahasan RUU Perkelapasawitan

DPR: LSM Hambat Pembahasan RUU Perkelapasawitan
(Foto: ist)

INILAHCOM, Jakarta - Kalangan LSM atau Non Government Organization (NGO) berusaha keras menghambat pembahasan RUU Perkelapasawitan yang saat ini masih tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Mereka akan terus menghambat pembahasan RUU ini karena LSM ini membawa kepentingan Eropa yang memang memusuhi sawit. Saya monitor ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak NGO asing, kata Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo di Jakarta, Minggu (14/3/2019).

Firman mengatakan, wajar saja Eropa selalu dan akan terus menghambat perkembangan industri kelapa sawit Indonesia. Hal itu disebabkan Eropa ingin melindungi komoditas pertaniannya.

Di mana Eropa merupakan produsen bunga matahari (sun flower) dan rapeseed yang bisa dijadikan sebagai bahan baku minyak nabati. Keduanya merupakan kompetitor kelapa sawit. Ironisnya, kedua komoditas pertanian tersebut produktivitasnya kalah jauh dibandingkan kelapa sawit.

Data Oil World menyebutkan produktivitas tanaman bunga matahari hanya 0,48 ton per hektare (ha) dan rapeseed sekitar 0,67 ton per ha. Sementara itu produktivitas kelapa sawit rata-rata mencapai 3,74 ton per ha.

Lantaran lebih produktif, kata Firman, minyak nabati berbasis kelapa sawit bisa dijual di pasar dunia dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan minyak nabati yang berasal dari bunga matahari maupun dari rapeseed. Berdasarkan fakta inilah Eropa akan terus melakukan berbagai cara untuk menghambat atau bahkan mematikan industri sawit karena kalah bersaing, kata Firman.

Berbagai isu disuarakan Eropa melalui LSM berkedok lingkungan yang ada di Indonesia untuk menghantam keberadaan kelapa sawit. Sekitar 2005, isu yang diangkat soal kesehatan.

Setelah isu kesehatan, kata Firman, Eropa kini menuding perkebunan kelapa sawit sebagai perusak lingkungan (kebakaran hutan dan lahan sehingga memicu pemanasan global), pemicu konflik sosial, hingga isu mempekerjakan anak di bawah umur. Semua tudingan itu tidak benar. Karena yang terjadi sejatinya adalah saking takutnya Eropa dalam persaingan perdagangan minyak nabati dunia sehingga Eropa mencari-cari kesalahan perkebunan sawit di Indonesia, cetus politisi Golkar ini.

Karena itu, kelapa sawit yang kini sudah ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional ini harus dilindungi melalui sebuah undang-undang (UU) khusus. UU ini diperlukan karena industri kelapa sawit terbukti telah menjadi penopang ekonomi nasional.

Firman meyakini, apabila Indonesia telah memiliki UU khusus yang mengatur dan melindungi kelapa sawit, sulit bagi LSM untuk melakukan kampanye. Makanya RUU ini terus dihambat supaya tidak bisa diundangkan sehingga mereka (LSM) bisa bermain di grey area itu. Kalau pemerintah terbawa arus mereka ya tidak akan selesai sampai kapanpun, tutur Firman.

Ketua Umum Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Mangga Barani mengatakan, semua komponen bangsa harus memahami bahwa sawit merupakan komoditas strategis. Kalau dinyatakan strategis dan penting bagi negara dari sisi ekonomi, maka semua aturan atau perangkat hukum yang menghambat harus diperbaiki.

Mantan Dirjen Perkebunan ini menjelaskan bahwa saat ini memang sudah ada UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun UU tersebut tidak bisa menyelesaikan persoalan di industri sawit.

Sebab UU Perkebunan tersebut berlaku untuk seluruh komoditas perkebunan dan hanya mengatur di on farm atau di hulunya saja, tidak mengatur di hilir. Padahal masalah di sawit tidak hanya terjadi di on farm saja, tapi juga di hilir karena sawit ini sudah menjadi sebuah industri.

Mangga Barani mencontohkan, saat ini. terdapat sekitar 200 pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun sawit. Bila mengacu UU Perkebunan, keberadaan PKS tersebut ilegal. Sebab dalam UU Perkebunan dinyatakan bahwa pabrik yang mengolah komoditas perkebunan wajib mengolah minimal 20% bahan baku dari kebunnya sendiri. Keberadaan PKS tersebut seiring dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit swadaya yang dimiliki para petani.

Bila melihat UU yang berlaku saat ini, sebenarnya keberadaan PKS tersebut ilegal. Namun apakah harus dibongkar pabrik-pabrik tersebut? Kalau pabrik tersebut ditutup, lantas tandan buah segar (TBS) petani mau diolah di mana? Justru kalau ditutup, itu akan menimbulkan persoalan yang lebih besar lagi, ujar Mangga Barani.

Oleh karena itu, kata Mangga Baranu, saat ini sangat diperlukan UU khusus industri kelapa sawit yang mengatur dari hulu atau on farm hingga ke hilir atau of farmnya. Selain itu, UU tersebut harus bersifat lex specialist.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah yang dipimpinnya berkontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Bahkan kelapa sawit merupakan sektor yang diandalkan untuk menggantikan peran pertambangan batu bara dan migas. [tar]

#DPR #RUUsawit #LSM #MinyakSawit #UniEropa
BERITA TERKAIT
(Jelang Lebaran 2019) Komisi VI DPR Cek Stok Sembako di Sidoarjo
Pemerintah Incar Tanki KKKS untuk Simpan FAME B20
Inilah Terobosan Pemerintah Percepat Program B20
Awas LSM Minta Buka Data HGU, DPR Dukung Darmin
(Surati Menko Darmin) 3 Asosiasi Sawit Minta Pungutan Ekspor Diaktifkan
Bos GIMNI Usul Pungutan Sawit Dihidupkan Lagi
DPR Dukung Menhub Budi, Maskapai Nakal Sikat...!

kembali ke atas