EKONOMI

Senin, 15 April 2019 | 15:30 WIB

DPR: Perkuat Peran Kades Awasi Pengiriman TKI

DPR: Perkuat Peran Kades Awasi Pengiriman TKI
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Praktik kongkalikong ditenggarai kerap terjadi dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), atau buruh migran. Ke depan, pola seperti itu harus bisa diberantas. Dengan memperkuat peran kepala desa,

Untuk meminimalisirnya, Anggota Komisi IX DPR Marinus Gea mendesak peran aktif kepala desa (kades) atau lurah dalam pengawasan pengiriman TKI dari hulu ke hilir. "Mereka harus tahu warganya ini mau ke mana, apa standarnya. Apalagi dalam UU PMI yang baru sebenarnya perekrutan itu harus diketahui oleh kepala desa, kata Marinus di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Harapan ini memang disampaikan kader PDI Perjuangan ini, mengacu kepada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pasal 13 huruf b UU terkait, menyatakan, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, pekerja migran Indonesia memang wajib memiliki surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.

Hanya saja, untuk mengimplementasikan keterlibatan kepala desa ini, Marinus mengakui, masih tetap dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga hal-hal yang menyangkut keterlibatan kepala desa dapat diatur lebih rinci.

Bahkan bisa saja nantinya diberikan kewenangan pada untuk bisa melakukan pelatihan dulu di desanya, dengan syarat mengacu pada peraturan ketenagakerjaan, katanya.

Keterlibatan kepala desa dipandangnya perlu. Sebab bila urusan ini hanya mengandalkan lembaga pengawas saja, Marinus yakin tidak akan maksimal. Jadi, harus melibatkan masyarakat secara sistem. Jika tidak, tidak akan maksimal pengawasannya, sebutnya.

Dia mencontohkan maraknya pekerja ilegal yang bisa keluar negeri saat ini. Sepengamatan Marinus ini terjadi karena sistemnya tidak diawasi secara menyeluruh. Tidak ada pengawasan dan kontrol ketat sedari awal.

Selama ini main comot saja. Yang penting bawa ke Jakarta, urus paspor, urus visa, berangkat, selesai urusan. Sedangkan UU yang baru itu mengatur izin dari aparatur desa itu, terang Marinus.

Jika kontrol dari hulu sudah terjamin, dia juga menginginkan agar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat memastikan TKI yang dikirimnya sudah tersertifikasi sesuai standar dalam regulasi dan standar negara tujuan.

Dia ingin penyalur tenaga kerja juga ikut meminimalisir aroma kongkalikong. Tidak ada lagi meloloskan yang seharusnya tidak diloloskan untuk berangkat, tegasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobby Alwi. Baik kepala desa maupun perangkat desa berkewajiban memberikan informasi lengkap kepada calon TKI. Sebagaimana tertuang dalam UU tentang Pelindungan PMI.

Hanya saja, Bobby menjelaskan, saat ini, kewajiban tersebut belum dapat dilaksanakan karena aturan implementasi dari UU yang disahkan pada 22 November 2017 tersebut belum terbit. Bisa dibilang saat ini keterlibatan desa dalam perekrutan TKI masih dalam masa transisi.

"Karena belum terbit, kepala desa belum maksimal menyelenggarakan layanan informasi, pendataan, verifikasi, pemantauan burun migran yang sudah direkrut dan pemberdayaan," ujar Bobby.

Akan tetapi, sudah banyak desa yang didorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menyelenggarakan program Desa Buruh Migran Produktif (Desmigratif).

Beberapa pilar utama dalam program tersebut adalah layanan informasi, komunitas usaha buruh migran, community parenting, dan koperasi. Hanya saja program tersebut baru sebatas proyek uji coba.[tar]

#DPR #TKI #KepalaDesa #MenakerTrans
BERITA TERKAIT
(Jelang Lebaran 2019) Komisi VI DPR Cek Stok Sembako di Sidoarjo
Awas LSM Minta Buka Data HGU, DPR Dukung Darmin
DPR Dukung Menhub Budi, Maskapai Nakal Sikat...!
Nasib Destry Jadi DGS BI Menunggu Setelah Lebaran
(Pembangunan YIA) Demi Keamanan, AP I Tutup Akses Pantai Congot
Rangkul GoJek & GoPay, Jabar Menuju Birokrasi 3.0
Pemakaian LPG Subsidi di Riau Melompat 4 Persen

kembali ke atas