EKONOMI

Rabu, 17 April 2019 | 18:09 WIB

BPJS Guyur Rp11 T, Jangan Ada Lagi Antrian Panjang

BPJS Guyur Rp11 T, Jangan Ada Lagi Antrian Panjang
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhirnya menggelontorkan dana Rp11 triliun untuk membayar klaim jatuh tempo kepada rumah sakit.

Anggota Komisi IX DPR, Marinus Gea mendorong BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit untuk segera memperbaiki layanan kesehatan untuk masyarakat.
Perbaikan pelayanan menjadi hal mendesak karena banyaknya aduan dari peserta BPJS terkait buruknya pelayanan rumah sakit. Yang dikeluhkan adalah antrian panjang masih sering terjadi.

"Ketika sakit mereka kan ingin langsung dilayani dengan baik. Tapi banyak dari mereka malah dibiarkan menunggu atau mengantri. Ini kan bisa buat mereka malah makin sakit. Tidak ada pelayanan pertama yang diberikan dari rumah sakit. Itu yang biasa dikeluhkan," kata politisi PDIP ini di Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Marinus menyarankan, agar BPJS Kesehatan dan rumah sakit segera duduk bersama meramu perbaikan sistem yang lebih baik. Dia khawatir, kalau keadaan ini terus saja dibiarkan, maka tingkat kepercayaan masyarakat makin buruk. "Situasi ini tak baik, karena animo masyarakat menggunakan BPJS semakin naik, ungkapnya.

Ia berharap, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dapat dimaksimalkan fasilitas inapnya untuk ke depan. Sekarang ini, ketersediaan tempat tidur rumah sakit dipandangnya sangat jauh dari ideal. Karena semestinya, sesuai rasio ideal organisasi kesehatan dunia, rasio ideal daya tampung rumah sakit itu adalah 1000 penduduk: 1 tempat tidur.

"Di dapil saya misalnya, Tangerang Raya, ada kurang lebih 7 juta penduduk. Berarti kan dibutuhkan kurang lebih 7000 tempat tidur. Nah, yang tersedia itu, paling banyak hanya 30% saja saat ini. Setahu saya ini juga terjadi di banyak daerah lain, sebutnya.

Selain itu, terkait persoalan pembayaran BPJS kepada rumah sakit, dia juga ada perbaikan sistem. Pihaknya mengamati, sistem pemeriksaan dan pelaporan yang berjalan saat ini rentan memunculkan fraud. Ini memunculkan ketidakpercayaan antara BPJS dan rumah sakit, ungkapnya.

Pandangan senada. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengamati tingginya ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit bagi pengguna BPJS Kesehatan. Berdasarkan keluhan yang didapat YLKI lewat media sosial miliknya, masih cukup banyak laporan yang masuk terkait pelayanan bagi pasien BPJS.

Laporan tersebut, lanjutnya, antara lain seputar antrean bagi pasien BPJS yang terbilang panjang dan memakan waktu. Selain itu, sering kali pasien BPJS kehabisan tempat untuk rawat inap. Lalu juga, menyangkut keluhan pembatasan kuota yang diterapkan bagi pasien yang akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Banyak konsumen yang merasa, ketika menggunakan BPJS, dinomorduakan, ucap Sekretaris YLKI, Agus Suyatno saat dihubungi, Selasa (16/4/2019).

Ia melanjutkan, temuan lain yakni adanya pasien dari kelas III yang saat berada di rumah sakit diminta untuk naik kelas, dengan alasan bahwa layanan kelas III sudah penuh. Dengan begitu pasien diminta untuk membayar biaya tambahan untuk pelayanan karena naik kelas.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/4/2019), BPJS telah menggelontorkan dana Rp11 triliun untuk membayar utang klaim biaya pelayanan kepada sejumlah rumah sakit yang jatuh tempo.

Diharapkan dengan dibayarnya utang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, pihak fasilitas kesehatan bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Pihak rumah sakit diharapkan dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS. [tar]

#BPJS #DPR #Klaim
BERITA TERKAIT
CBA Prediksi Politisi Bakal Kuasai BPK
DPR Coret 4 Calon BPK Bersertifikat CPA, Ada Apa?
(Bursa Anggota BPK) Jhonny Nasdem Janjikan Pilih Anggota BPK Terbaik
Anggota BPK Sebaiknya Auditor Bersertifikat CPA
Sembilan Fraksi Oke, Selamat Bertugas Bu Destry
Kisruh Pelabuhan Marunda, Ini Kata Vokalis DPR
Mekeng: Nasib Destry Ditentukan Besok

kembali ke atas