EKONOMI

Jumat, 10 Mei 2019 | 08:09 WIB

Laporan Keuangan Pertamina Molor, DPR Manut Saja

Laporan Keuangan Pertamina Molor, DPR Manut Saja
Anggota Komisi VI DPR, Nyoman Dhamantra

INILAHCOM, Jakarta - Kalangan DPR bisa menerima keterlambatan Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero), karena harus menghitung ulang subsidi BBM. Alhasil, BPK harus melakukan perhitungan ulang.

"Karena memang harus menyempurnakan laporan, saya rasa tidak masalah menunggu audit BPK," kata anggota Komisi VI DPR, Nyoman Dhamantra di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut Dhamantra, keterlambatan seperti itu bisa saja terjadi pada laporan keuangan. Oleh karena itu hal ini sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai mengeluarkan berbagai spekulasi.

Sebab, lanjut dia, apapun spekulasinya tidak akan berdampak terhadap hasil perhitungan BPK. "Ini kan masalah waktu penyampaian saja. Di dalam akuntansi kan biasa ada hal yang harus disesuaikan. Apalagi ada arahan dari BPK untuk dilakukan adjustments, berarti penyesuaian untuk laporan yang ada," lanjut Dhamantra.

Senada dengan itu, anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja menilai, keterlambatan penyampaian laporan keuangan Pertamina bisa dipahami sebagai dampak perubahan formula subsidi BBM. "Jadi sebaiknya memang tunggu saja. Tidak usah ada yang bersepekulasi," ujarnya..

Lili meminta, semua pihak tenang dan tidak mempersoalkan keterlambatan karena tidak ada gunanya melontarkan berbagai dugaan yang hanya akan menimbulkan kegaduhan. "Kalau pun terjadi ketidakberesan, tentu BPK akan menindaklanjuti, " katanya.

Lili mengingatkan, bukan hanya Pertamina yang mengalami keterlambatan, BUMN lain penyebabnya tidak berbeda, karena memang harus dilakukan koreksi atas laporan yang sudah dibuat, setelah terjadi perubahan formula subsidi.

Sebelumnya, anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi juga mengakui bahwa Pertamina hingga saat ini masih menunggu hasil audit BPK. Di mana, BPK melakukan audit ulang setelah Pertamina pada 1 April 2019 menerima surat dari Kementerian ESDM mengenai perubahan formula subsidi BBM.

Achsanul menyatakan, perhitungan subsidi dari perubahan formula tersebut berlaku mundur dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Padahal, idealnya pemeriksaan subsidi sudah selesai dan mereka sudah bisa memublikasikan. "Jadi, BPK menghitung lagi. Makanya ini terlambat publikasinya. Karena ada koreksi itu yang membuat terlambat, bukan apa-apa," ujarnya. [tar]

#Pertamina #LaporanKeuangan #BPK #DPR
BERITA TERKAIT
Proyek Langit Biru Cilacap Membanggakan Pertamina
Temuan BPK Soal OJK Boros, DPR Panggil Wimboh Cs
Gagal Bayar Jiwasraya, DPR Sebut OJK Kecolongan
Pastikan Pasokan, Pertamina Sambangi Depot LPG
Pemkab Tuban Dukung Survei Seismik 3D PHE TEJ
Kerja Sama Aramco, Pertamina Sodorkan Skema Baru
Pertamina Butuh Upgrade untuk Realisasikan B30

kembali ke atas