NASIONAL

Senin, 13 Mei 2019 | 23:11 WIB

DPR Minta Kalapas Kota Samarinda Dicopot

DPR Minta Kalapas Kota Samarinda Dicopot
Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan Kepala Lapas Klas II A, Kota Samarinda, M. Ikhsan. Sebab, Ikhsan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi hingga ada tahanan konsumsi narkoba di rumah pribadi Ikhsan.

"Sebagai pimpinan di lapas, Ikhsan harusnya tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi," kata Sahroni di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Sebelum penangkapan, kedua tersangka yang merupakan tahanan Lapas Klas II A, Kota Samarinda diketahui membantu perbaikan pintu rumah pribadi Kalapas. Padahal, tidak dibenarkan pengkaryaan tahanan untuk kepentingan pribadi di luar lokasi Lapas ataupun rutan.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013, Lapas diperkenankan mengangkat narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka. Tugas pemuka dapat dibantu oleh tamping.

Pasal 6 dalam Peraturan Menkumham disebutkan tugas pemuka membantu kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur, dan kebersihan lingkungan.

"Kesalahan pertama dilakukan Kalapas Klas II A Kota Samarinda adalah pengkaryaan sejumlah tahanan untuk memperbaiki pintu kediaman pribadinya. Meski mereka adalah tamping, tapi tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan di luar lokasi penahanan. Tak ada aturan yang memperbolehkan tahanan melakukan pekerjaannya di luar lokasi penahanan," ujarnya.

Selain itu, Sahroni mengatakan Ikhsan harus bertanggungjawab karena membiarkan para narapidana keluar tahanan tanpa pengawalan khusus. Sebab, dikhawatirkan dapat berakibat fatal dengan terburuk tahanan dapat melarikan diri.

Kemudian, Sahroni mengatakan Kalapas Ikhsan dengan sengaja atau tidak menjadikan rumahnya sebagai lokasi narapidana mengkonsumsi narkoba. Harusnya, Ikhsan memerintahkan sipir untuk memeriksa apakah narapidana membawa sesuatu atau tidak dari penjara.

"Kepemilikan sabu-sabu hingga pengakuan dikonsumsinya barang haram itu oleh kedua tamping di rumah pribadi Kalapas merupakan tamparan keras ke Ditjen Lapas. Patut dicurigai mengenai adanya pembiaran terjadinya transaksi narkoba melibatkan kedua tamping tersebut," jelas dia.

Maka dari itu, Sahroni meminta ditelusuri lebih dalam lagi oleh penegak hukum atas peran atau fasilitas yang diberikan Kalapas Klas II A, Kota Samarinda M. Ikhsan maupun.

"Ditjen PAS harus menonaktifkan Kalapas itu atas rangkaian kesalahan fatal dibuatnya," tandasnya.

Untuk diketahui, dua orang tamping Lapas Klas IIA, Kota Samarinda bernama Hendri Wahyudi dan Husni diamankan jajaran Satreskoba Polresta Samarinda atas dugaan konsumsi sabu-sabu di rumah pribadi Kepala Lapas Klas II A Kota Samarinda.

Hendri mengaku diperintahkan petugas Lapas membantu memperbaiki pintu rumah pribadi Kalapas Klas IIA Samarinda pada Selasa (7/5/2019). Bahkan, keempat narapidana keluar tahanan menggunakan mobil ambulans dikawal tiga orang sipir.[ris]

#DPR
BERITA TERKAIT
DPR Dorong Adanya Perbaikan Sistem PPDB
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp580 M, BNN Rp459 M
DPR Nilai Mudik Lebaran Tahun Ini Perlu Evaluasi
DPR Minta Rencana Undang Maskapai Asing Dikaji
Saksi Prabowo Enggan Sebutkan Pengancam Keluarga
Kasus Bakamla, KPK Periksa Seorang Dirut
KPK Periksa Tenaga Ahli Fraksi PAN

kembali ke atas