NASIONAL

Rabu, 15 Mei 2019 | 23:14 WIB

Jaksa Agung Disarankan Bukan dari Parpol

Jaksa Agung Disarankan Bukan dari Parpol
Ketua Dewan Penasehat Kongres Advokat Indonesia (KAI), Moh Rusdi Taher (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Penasehat Kongres Advokat Indonesia (KAI), Moh Rusdi Taher mengatakan salah satu persoalan bangsa saat ini adalah penegakan hukum karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut dia, publik ikut menyoroti sosok yang menjadi anggota kabinet termasuk posisi Jaksa Agung. Karena, Kejaksaan Agung memiliki posisi sentral dan sangat menentukan baik buruknya wajah penegakan hukum di Indonesia.

"Untuk menjadi Jaksa Agung, harus memenuhi lima kriteria objektif yakni integritas moral, intelektual, memahami persoalan mendasar di Kejaksaan, visioner serta bukan berasal dari kader partai politik," kata Rusdi, Rabu (15/5/2019).

Ia mengatakan Jaksa Agung yang akan datang sebaiknya berasal dari seorang jaksa karier, sehingga mengetahui betul persoalan dari kejaksaan. Selain itu, tidak memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan.

"Hal yang paling penting lagi jaksa agung bukan dari kader partai, karena akan menjadi curiga. Misal, jaksa agung berasal dari Jaksa Agung Muda dan para mantan Jaksa Agung Muda," ujar mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 1992-1997. [ton]

#JaksaAgung
BERITA TERKAIT
Surya Paloh Pasrah Jika Jaksa Agung Diganti
Ini Langkah Jaksa Agung Cegah Jaksa "Nakal"
Akun Medsos Diduga Picu Rusuh Manokwari
KLHK Sebut Hotspot Karhutla di Kalimantan Menurun
Polisi Diminta Investigasi Rusuh Manokwari
Tokoh Papua Diminta Ikut Redakan Situasi Manokwari
(Manokwari Memanas) Kapolda Turun Tangan, Massa Masih Blokade

kembali ke atas