EKONOMI

Sabtu, 18 Mei 2019 | 01:09 WIB

Awas LSM Minta Buka Data HGU, DPR Dukung Darmin

Awas LSM Minta Buka Data HGU, DPR Dukung Darmin
Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Langkah Kemenko Perekonomian yang memerintahkan perusahaan kelapa sawit tidak membagikan informasi mengenai konsesi, atau hak guna usaha (HGU) yang dimilikinya, mendapat dukungan DPR.

Diduga ada gelagat buruk dibalik upaya LSM yang mendesak dibukanya informasi soal HGU ini. "Di balik ini semua ada konspirasi politik bisnis. Ini kejahatan ekonomi. Jadi tidak semua dokumen itu bisa dibuka bulat-bulat kepada pihak tertentu, kita lihat dulu pokok persoalannya," ujar Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Menurut Firman, walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), namun tidak serta merta informasi soal HGU itu bisa dibuka untuk umum. Sebab kalau dibuka akan berakibat buruk pada perekonomian nasional. Apalagi ini yang minta LSM berkedok lingkungan yang selama ini kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan asing, katanya.

Kata politisi Partai Golkar ini, mencuatnya isu HGU ini, karena ada konspirasi kejahatan ekonomi dengan pelaku usaha tertentu yang tujuannya untuk menghancurkan pihak-pihak lain. "Ini tidak boleh, dan ini merupakan kejahatan ekonomi. Kalau kejahatan ekonomi itu bisa dijerat, ada sanksi pidananya," tandas Firman.

Apalagi konspirasi itu dilakukan dengan LSM-LSM asing yang telah menginjak-injak kedaulatan negara. Menurut Firman, tindakan LSM-LSM ini sudah melampaui batas-batas kewajaran.

Oleh karena itu, Firman minta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaudit keberadaan LSM asing tersebut. Sebab baik LSM asing maupun perusahaan asing ketika mereka melakukan kegiatan operasional di negara manapun, dia harus tunduk dan patuh dengan regulasi yang ada di negara di mana dia melakukan kegiatan.

"Ketika mereka itu tidak menaati regulasi yang berlaku di Indonesia, maka kita bisa usir mereka dari Indonesia. Sementara untuk perusahaan nasional yang melakukan konspirasi tersebut diberi sanksi juga, kalau perlu izin usahanya dicabut," katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, terdapat perusahaan yang mencoba menangguk untung dengan memanfaatkan situasi. Si pengusaha rela menggunakan data yang ada untuk kepentingan bisnis pribadinya.

Seperti diketahui, hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa sempat bergejolak karena sentimen kampanye negatif yang dikeluarkan parlemen Eropa. UE mengeluarkan kebijakan yang menentang penggunaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) lantaran dianggap sebagai produk yang tidak berkelanjutan, dan menyebabkan kerusakan hutan, dan lingkungan.

Darmin mendengar, ada perusahaan yang rela bermain mata dengan Uni Eropa, terkait akses data demi mengamankan bisnis penjualan CPO. Seharusnya, tidak ada data secara individual perusahaan yang dapat diakses terlalu mudah.

Menurut Darmin, perusahaan-perusahaan nasional seharusnya mendukung pemerintah untuk mengantisipasi kampanye negatif dari Uni Eropa secara bersama-sama. Caranya, dengan menjaga akses data dan informasi tersebut.

Sementara Dr Sudarsono Soedomo, dosen Fakultas Kehutanan IPB, mengatakan, informasi soal HGU masuk ranah privat. Sehingga, tidak semua orang bisa sembarangan mendapatkan informasi HGU.

Benar memang tanah yang dikelola swasta tersebut merupakan tanah negara yang bersifat publik. Namun pengelolaannya sudah diberikan kepada swasta, paling tidak selama 30 tahun itu sudah masuk ranah privat, kata Sudarsono.

Sudarsono mendukung langkah Kemenko Perekonomian yang memerintahkan industri kelapa sawit tidak serampangan membagi informasi mengenai HGU kepada pihak lain. Apalagi yang getol minta agar informasi soal HGU itu dibuka adalah LSM.

"Sekarang ini kan dengan gampangnya mengatasnamakan publik. Padahal kepentingannya bukan itu. Banyak kepentingan lain yang bermain dengan apabila HGU itu dibuka," kata Sudarsono.

Selain itu, kata dia, asing juga sangat berkepentingan dengan informasi soal HGU itu. "Kepentingannya ya apalagi kalau bukan kepentingan dagang. Kita tahu bahwa minyak sawit kita sangat unggul ketimbang minyak rapeseed dan sun flower. Eropa pasti akan melindungi komoditas pertaniannya. Caranya macam-macam, salah satunya dengan mengangkat isu deforestasi maupun lingkungan," pungkas Sudarsono. [tar]


#MenkoDarmin #DPR #HGU #LSM
BERITA TERKAIT
Indef: Anggaran DPR Sudah Naik, Awasi Kinerjanya
Atasi Minyak Bocor, Kader Prabowo Puji Pertamina
Darmin: Investasi PSN Tembus Rp4.183 Triliun
La Nyalla Sebut Palapa Ring Akselerator Ekonomi
Kepincut Program FLPP, bjb Solo Biayai Rumah Murah
BC Pematang Siantar Musnahkan Rokok-Miras Ilegal
Piko Hidro, Si Kecil Mampu Terangi Bumi Papua

kembali ke atas