EKONOMI

Minggu, 19 Mei 2019 | 02:29 WIB

Buwas Disebut Layak Masuk Bursa Menteri Ekonomi

Buwas Disebut Layak Masuk Bursa Menteri Ekonomi
(Foto: ist)

INILAHCOM, Jakarta - Kalau tak ada aral, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah nama mencuat, salah satunya Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog.

Pengamat ekonomi politik UPH, Emrus Sihombing menilai, Buwas, sapaan akrab Budi Waseso sangat layak menjabat menteri pertanian. Komitmen serta rekam jejak mantan Kepala BNN ini dalam memperjuangkan kemandirian pangan, bisa diandalkan. "Misalnya, produksi beras Bisa digenjot. sampai tri wulan keempat bisa setop. Kalau disajikan bagus, bisa saja Jokoei mempertimbangkan jabatan itu (Mentan) untuk Buwas," kata Emrus di Jakarta, Sabtu (19/5/2019).

Emrus melanjutkan, kejelasan roadmap kemandian pangan dari sosok mentan, sangat penting disajikan kepada publik. Sejauh ini, Buwas sukses menyajikan road-map di bidang pertanian.

"Itu tidak salah bagaimana pandangan dia. Kalau bagus, itu hal yang perlu dipertimbangkan presiden untuk duduk di kementerian itu. Tetapi sajikan dulu strategis dan road map itu lebih bagus dari menteri sekarang. Bisa saja jabatan politis itu dia buat road map bagus. Katakanlah 2 tahun kita setop impor bawang putih, gandum setop impor karena produksi bagus," kata Emrus.

Namun, lanjutnya, pergantian Mentan merupakan hak preogatif Presiden Jokowi. Dia menjabarkan, faktanya, Indonesia sudah mengimport beras. Produksi beras tidak mencukupi untuk kebutuhan.

"Kalau mau perhatikan, bertani paling 3-4 bulan. Jabatan Mentan sampai 5 tahun, masa import terus. Bawang putih, impor sempat mencapai harga 100 ribu perkilogram. Jadi tidak ada salahnya direshuffle," tuturnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Ono Surono mengatakan, peluang Buwas menjadi mentan, sangat ditentukan presiden selaku pemilik hak preogatif.

Meski begitu, Ono menilai, kinerja Mentan Amran Sulaiman, layak diacungi dua jempol. Khususnya dalam menjaga pasokan bahan pokok menjelang Lebaran 2019, seperti daging dan beras. Yang menjadi kendala adalah bawang putih.

"Bawang putih memang kita cenderung melihat ada gebrakan dalam beberapa bidang selama kurun waktu hampir lima tahun. Tinggal ke depan bagaimana kita lebih fokus peningkatan produksi," tuturnya.

Ono menilai langkah Buwas yang menolak impor yang seharusnya bermakna produksi lokal mencukupi. Celakanya, kondisi riil di pasar adalah persediaan bawang putih lokal tiris. "Sehingga bukan hanya sekadar menolak impor tetapi bagaimana mendorong petani kita menanam bawang putih," katanya.

Dia melanjutkan, pada saat petani sudah menanam, misalnya sudah memenuhi kebutuhan nasional, barulah Buwas tepat menolak impor. Sehingga, pada saat kebijakan bawang putih itu ditetapkan bagaimana mendorong petani menanam, perusahaan punya tanggung jawab untuk membeli hasil panen dari petani. "Ke depan, mentan harus lebih meningkatkan produksi dan data pangan yang satu. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih data," ungkapnya.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas menilai, pemerintah perlu merubah fokus pengelolaan pada sektor pertanian. Seharusnya, yang harus diutamakan oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani, ketimbang meningkatkan produksi.

Kata Dwi Andreas, ketika kesejahteraan petani meningkat, maka berdampak langsung terhadap peningkatan produksi. Sementara, fokus yang dilakukan selama ini untuk meningkatkan produksi dengan cita-cita terciptanya swasembada pangan, dapat dikatakan gagal. Indikasinya adalah terus meningkatnya angka impor pangan.

Oleh karena itu dia berpendapat perlu perubahan paradigma, dari fokus produksi ke peningkatan kesejahteraan petani. "Pembangunan pertanian kedepan perlu didasarkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini kan di desain sedemikian rupa untuk tingkatkan produksi, tetapi lupa dengan siapa yang memproduksi," ujar Dwi Andreas.

Sementara, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menegaskan soal dualisme data pangan. Siapapun sosok yang menjabat mentan, harus bisa mewujudkan data pangan yang sahih.

Ditanya soal kinerja Mentan Amran, dirinya menyebut miskin gebrakan. tidak ada kebijakan yang istimewa dilakukan oleh Mentan saat ini. "Akademisi dunia pertanian banyak yang layak. Kultur petani yang tidak bisa didekatkan aparat hukum dan sosialogis," paparnya. [tar]


#PresidenJokowi #Reshuffle #PerumBulog
BERITA TERKAIT
Erick Thohir Diplot Menteri BUMN? PDIP Say No
Bos Mahaka Lebih Pas Menpora Daripada Menteri BUMN
Tepis Isu Kabinet Neolib, Jokowi Perlu Tarik RR
ET Masuk Kabinet, Analis Minta Jokowi Pikir-pikir
Bisnis Bejibun,Erick Thohir tak Layak Menteri BUMN
Bos IWAPI Digadang-gadang Masuk Kabinet Jokowi
Tim Ekonomi Jokowi Jilid II Harus Bisa Cuci Piring

kembali ke atas