EKONOMI

Kamis, 30 Mei 2019 | 04:09 WIB

Penugasan Impor Bulog Ganggu Keadilan Bawang Putih

Penugasan Impor Bulog Ganggu Keadilan Bawang Putih
(inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Penugasan impor bawang putih kepada Perum Bulog, sejauh ini belum dibatalkan. Sementara, harga bawang putih di sejumlah daerah turun sejak dua minggu terakhir.

Penugasan impor bawang putih kepada Perum Bulog, tanpa disertai kewajiban tanam, menurut mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono, akan menganggu keseimbangan harga. "Kalau cuma satu begini, bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau kita biarkan itu pada mekanisme pasar. Dia akan mencari keseimbangan sendiri. Sekarang siapa yang mau impor berlebihan, rugi sendiri," kata Anton kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Menurut Anton, jika impor dibebaskan diberi kepada importir mana pun, serta diberi kewajiban tanam 5% dari total impor maka pemerintah akan mendapat dua keuntungan. Keuntungan dimaksud adalah harga bisa seimbang dan produksi bawang putih dalam negeri meningkat.

Berdasarkan pantauan pasar, harga bawang putih telah turun dibandingkan awal Mei. Harga rata-rata nasional berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 29 Mei 2019, mencapai Rp41.150 per kilogram.

Saat berada di Jawa Timur, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan, harga bawang putih menyentuh level Rp19.000 per kilogram. Artinya, pengendalian harga bawang putih telah terlaksana sesuai harapan. Lantaran persediaan nasional mencukupi.

Amran bahkan menjamin, stabilitas harga dan stok bawang putih hingga Lebaran, aman. "Sudah banyak (digelontorkan bawang putih), yang jelas harganya sudah Rp19 ribu dan itu sangat stabil. Di Jawa Timur kami cek langsung dengan Gubernur Ibu Kofifah karena banyak stok. Jangan turun lagi sudah terlalu rendah itu, papar Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (27/5/2019).

Sementara, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso menyoroti ngototnya Perum Bulog melakukan impor bawang putih. Selain menyalahi aturan karena tanpa wajib tanam 5% dari kuota impor yang ditugaskan, ada resiko lain yang mungkin timbul. Bukan tidak mungkin, swasta menggugat pemerintah, jika merasa tidak diperlakukan adil. "Kalau ada potensi seperti itu ya ada kemungkinan pemerintah menghadapi gugatan dari pihak swasta," kata kepada wartawan, Selasa (28/5/2019).

Dwi Andreas mengatakan, importir dari perusahaan swasta pun berpotensi menuntut pemerintah karena perbedaan perlakuan tersebut. Pasalnya, kewajiban tanam dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 berlaku baik bagi perusahaan importir milik swasta maupun milik pemerintah. Jika Kementan hendak memberikan kebebasan wajib tanam bagi Bulog sebagai lembaga milik pemerintah, Kementan harus menerbitkan peraturan baru.

"Itu harus diterbitkan Permentan yang baru karena Permentan yang lama kan nggak ada adendum. Yang importir entah itu importir swasta atau pemerintah tetap harus memenuhi wajib tanam 5% itu," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk melakukan impor bawang putih, Bulog juga harus meningkatkan kapasitas penampungannya. Apalagi, Bulog menghadapi masalah beras busuk akibat bertumpuknya stok di gudang. "Usulan kami, Bulog harus memiliki kapasitas juga untuk bahan-bahan pangan lain yang berpontensi bergejolak," ucapnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso sempat merasa tak puas lantaran atas tak kunjung diberikan izin impor oleh Kementerian Perdagangan. Dirinya malah mencerca keputusan yang mengedepankan swasta pengimpor sesuai RIPH untuk mengimpor bawang putih. "Anehnya keputusan Ratas yang sudah tiga bulan lalu, sampai sekarang tidak dijalankan karena Bulog belum diberi izin oleh menteri perdagangan. Ya apa namanya, menurut saya kurang waras," kata Dirut Perum Bulog itu menggambarkan sikap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dalam acara buka bersama pemimpin redaksi media massa di Jakartra, Selasa (14/5/2019).

Terkait kisruh ini, anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin menyarankan Perum Bulog untuk fokus kepada bahan pangan yang berpotensi bergejolak. Dalam hal ini, Bulog seharusnya memiliki inisiatif untuk menyerap secara maksimal hasil pertanian dalam negeri, khususnya pada saat panen. Hal itu harus dilakukan sebagai langkah antisipasi anjloknya harga komoditas pangan ditingkat petani.
Untuk diketahui, harga cabai rawit di tingkat petani tengah anjlok.

Bahkan, di wilayah Jawa Timur harga mencapai kisaran Rp 5.000 per kg. Ketika harga di petani anjlok, maka pedagang menjadi pihak yang diuntungkan.

"Negara tidak boleh kalah dengan pedagang. Bulog harusnya melakukan intervensi dengan membeli langsung dengan harga yang standar, sehingga pedagang pun akan ikut membeli dengan harga yang bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Bulog melalui Kepala Bidang Informasi dan Humas Perum Bulog Teguh Firmansyah, di salah satu laman media online nasional mengatakan bahwa pihaknya belum menerima penugasan resmi untuk melakukan penyerapan cabai dari petani.

Menanggapi hal itu, Andi Akmal menegaskan bahwa semestinya Bulog tidak perlu menunggu perintah untuk melakukan penyerapan hasil petani. Apalagi kondisi di lapangan harga cabai sudah mengalami anjlok.

"Ini yang selalu saya kritik Bulog di rapat-rapat. Bulog ini jangan seperti pedagang. Kalau seperti pedagang, buat apa kita kasih anggaran ke Bulog," tukas Andi Akmal. [tar]

#PerumBulog #Impor #BawangPutih
BERITA TERKAIT
BI Sebut Kabar Baik Neraca Perdagangan Bulan Juni
BPK Perlu Audit Kerugian Beras Numpuk di Bulog
Beras Numpuk, Jokowi Disarankan Evaluasi Bulog
Adhi Commuter & PT KAI Bangun LRT City di Cisauk
BKP: Provinsi Papua Terbanyak Rawan Pangan
Mentan Tingkatkan Ekspor Pertanian ke Argentina
DPR 'Haramkan Toped dan Traveloka Berbinis Umroh

kembali ke atas