EKONOMI

Sabtu, 01 Juni 2019 | 05:09 WIB

DPR Dukung Bulog Impor Bawang Putih, Ada Apa?

DPR Dukung Bulog Impor Bawang Putih, Ada Apa?
(inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan sejumlah pihak terkait ketahanan pangan, dinilai aneh. Yakni mendorong importasi bawang putih oleh Perum Bulog. Mengemuka desakan agar KPK menelisik di balik keputusan tersebut.

Adanya permintaan DPR kepada pemerintah untuk memberikan izin impor bawang putih kepada Perum Bulog, jelas tak mengindahkan kewajiban tanam 5% bagi pengimpor bawang putih. Sebagaimana tersemat dalam Permentan No 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Selain itu, adanya relaksasi impor bawang putih kepada Perum Bulog jelas-jelas tidak pro petani bawang di dalam negeri. Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan, poin keputusan DPR yang mendorong Bulog sebagai importir bawang putih tanpa wajib tanam 5% dari kuota, jelas melanggar undang-undang.

Untuk itu, dirinya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik aturan itu. "Itu (pemberian rekomendasi agar Bulog diberikan izin impor bawang putih-red) melanggar UU. Masa DPR membolehkan pemerintah melanggar. Harusnya DPR menjaga koridor dan payung hukum berlaku. Menaati UU dan peraturan yang ada," kata Uchok kepada wartawan, Jumat (31/5/2019).

Dalam hal ini, lanjutnya, DPR seakan-akan menjadi backing bagi Perum Bulog terkait importasi bawang putih tanpa pakai wajib tanam. "Atau DPR jangan ikut bermain juga dalam kasus ini. Kelihatannya mau lebaran kayaknya nih. Kalau begini sudah bahaya," katanya.

Sebut Uchok, KPK perlu memantau aturan yang dianggapnya aneh. "KPK harus pantau ini, kenapa DPR tidak melarang justru memperbolehkan. Ingat di DPR itu tidak ada yang gratis. Apalagi Kalau kebijakannya sudah berjalan, KPK harus memanggil pihak-pihak yang terkait," tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Simanjorang menegaskan, importir bawang putih diwajibkan melakukan tanam di dalam negeri paling sedikit 5 persen dari total impor yang diajukan. Hal itu sesuai dengan Permentan No 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Semuanya berlaku tak terkecuali.

"Lokasi tanam diutamakan di wilayah baru, hal ini dilakukan agar produksi dalam negeri terus meningkat. Masalahnya apakah wajib tanam ini sudah dilakukan oleh Bulog, kalau tidak melakukan wajib tanam tentunya Bulog tidak dapat melakukan impor bawang putih karena akan bertentangan dengan Permentan," katanya.

Kalaupun Bulog diberikan kuota impor, lanjutnya, perlu memperhatikan aspek demand dan supply. Sehingga harganya stabil sesuai dengan daya beli masyarakat dan juga tidak merugikan para importir.Kini, harga bawang putih sudah turun.

"Harga saat ini sudah turun dan mendekati normal ini harus tetap dijaga dengan memperhatikan kebutuhan stok dan kebutuhan pasar. Saya setuju dengan hasil RDP dgn DPR pada poin terakhir agar pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk berlaku adil kepada seluruh importir bawang putih khususnya yang mengurus RIPH agar jangan ada importir yang di anak emaskan," paparnya,

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin mengatakan penugasan impor bawang putih kepada Bulog diyakini tidak akan dilakukan sendiri. Melainkan akan dilelang atau ditenderkan kembali kepada importir-importir swasta. "Lucunya lagi, impor itu tentu bukan Bulog, pasti dilempar lagi. Tetap jadi kayak calo aja jadinya," katanya.

Ia tak menampik, saat ini, harga bawang putih di pasaran sudah mulai turun dan stabil, salah satunya disebabkan karena adanya gelontoran bawang putih dari Kementerian Pertanian sebanyak 130 ribu ton. Dalam hal ini, jika Kementan memiliki cadangam sebanyak 130 ribu ton, mengapa dipaksakan penugasan impor kepada Bulog sebanyak 100 ribu ton.

Diketahui, ada beberapa poin hasil RDP tertanggal 29 Mei 2019 itu. Pertama, Komisi mengapresiasi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog dalam papaya menjaga dan terus mengawal ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Dan, Komisi IV DPR juga meminta Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergitas dalam menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan pokok, sehingga pangan yang diterima masyarakat tersedia dengan cukup, tepat waktu, berkualitas, terjangkau, aman, dan bergizi untuk dikonsumsi tanpa merugikan petani dan peternak sebagai produsen. Di saat sama, Pemerintah diminta untuk memperpanjang program kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional. [tar]

#PerumBulog #BawangPutih #DPR #Impor
BERITA TERKAIT
BI Sebut Kabar Baik Neraca Perdagangan Bulan Juni
CBA Prediksi Politisi Bakal Kuasai BPK
DPR Coret 4 Calon BPK Bersertifikat CPA, Ada Apa?
(Bursa Anggota BPK) Jhonny Nasdem Janjikan Pilih Anggota BPK Terbaik
BPK Perlu Audit Kerugian Beras Numpuk di Bulog
Anggota BPK Sebaiknya Auditor Bersertifikat CPA
Sembilan Fraksi Oke, Selamat Bertugas Bu Destry

kembali ke atas