EKONOMI

Sabtu, 01 Juni 2019 | 12:09 WIB

DPR: Tiket Pesawat Mahal, Tidak Fair Tuding Menhub

DPR: Tiket Pesawat Mahal, Tidak Fair Tuding Menhub
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kritik keras terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait mahalnya tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2019, dinilai tidak tepat. Masalah ini adalah tanggung jawab bersama dengan kementerian lain.

Vokalis Komisi V DPR asal Partai Golkar, Muhidin M Said mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat bukan semata-semata kesalahan Menteri Perhubungan. Apalagi sampai muncul desakan agar menterinya diganti. "Bangsa ini jangan dibiasakan begini. Harus dilihat permasalahannya secara clear. Iay betul harga tiket pesawat mahal. Nah, mari kita urai satu per satu," papar Muhidin di Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Dia menyebut indikasi kuat permainan kartel yang sengaja memainkan harga tiket airlines. Untuk itu, Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) perlu menelisiknya. "Ini KPPU ke mana? Kerjanya apa sih lembaga ini. Seharusnya sudah bergerak sejak bulan-bulan lalu dong," tegas Muhidin.

Saat ini, lanjut Muhidin, bisnis penerbangan di Indonesia dikuasai dua grub besar yakni Garuda dan Lion. Di mana, Garuda Grup bergerak di kelas full service (FS)), memiliki Garuda, Citilink dan Sriwijaya. Sementara Lion Grup bergerak di kelas Low Cost Carrier (LCC), memiliki Lion dan Batik Air.

"Karena beda kelas, logikanya harga tiket kedua grup besar ini berbeda pula. Namun kenyataannya kok harga keduanyanya hampir sama. Bahkan bisa-bisa lebih mahal Lion karena menerapkan bagasi berbayar. Di sini KPPU bisa masuk," terangnya.

Selain itu, kata poltisi senior Golkar yang kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 ini, sejumlah faktor yang membuat cost operational maskapai airlines membangkak, harus pula dibedah. Dalam hal ini melibatkan kementerian BUMN dan kementerian keuangan.

Semisal, bahan bakar avtur yang dimonopoli PT Pertamina yang berada di bawah lingkup kementerian BUMN. Sama halnya dengan monopoli handling pesawat yang dimonopoli dua BUMN Angkasa Pura (I dan II). Faktor lain adalah mahalnya pajak impor avtur berada di bawah kementerian keuangan. "Selain itu, direksi Garuda kan di bawah BUMN. Jadi, tidak fair kalau mahalnya tiket pesawat terbang menjadi tanggung jawab menhub, seorang diri," paparnya.

Dia bilang, publik harus diedukasi bahwa persoalan mahalnya tarif pesawat tidak bisa hanya menyalahkan menteri perhubungan saja. Paling tidak ada kementerian BUMN dan kementerian keuangan. Dalam hal ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga kena getahnya.

"Ingat menteri perhubungan sebatas mengatur regulasi. Dia tidak bisa mengatur direksi BUMN. Baik di bisnis airlines, BBM, maupun handling pesawat yang menjadi faktor utama pembentuk cost operational," pungkas Muhidin. [tar]

#MenhubBudi #TiketPesawat #AngkasaPura
BERITA TERKAIT
Sudah Dipanggil Jokowi, Sinyal Kuat Budi Bertahan
Bandar Udara Letung Anambas Resmi Beroperasi Besok
AP II Segera Kelola Bandara Radin Inten Lampung
Erick Thohir Menteri BUMN, 3 Sahamnya Jeblok Semua
Jokowi Pilih Mantan ICW Pimpin Kemenkop dan UKM
Komposisi Menteri Ekonomi Dinilai Mengkhawatirkan
Inilah Peran BKP Kementan Turunkan Stunting

kembali ke atas