EKONOMI

Sabtu, 08 Juni 2019 | 16:01 WIB

Rekaman Sri Mulyani di FEB UGM Dituding Hoax

Rekaman Sri Mulyani di FEB UGM Dituding Hoax
Menteri Keuangan Sri Mulyani (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Hari-hari ini, beredar rekaman Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memaparkan tata kelola aset negara era Orde Baru yang amburadul. Kontan saja, rekaman ini viral di jagad medsos (media sosial).

Belakangan, video rekaman pada 25 September 2018 itu, dilakukan ketika Sri Mulyani memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (FEB UGM).

Secara gamblang, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada awalnya, Republik Indonesia tidak memiliki neraca atau pembukuan. Jadi harta milik negara tidak diadministrasikan, tidak di-record.

Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali tidak ada pembukuannya, jadi waktu kemudian terjadi krisis kemudian kita punya Undang-Undang keuangan negara dan pembendaharaan negara kita baru membangun neraca keuangan," kata Sri dalam rekaman video itu.

Dan, ekonom muda Gde Sandra tertarik untuk mencermati paparan Sri Mulyani yang berdurasi 3 menit 15 detik itu. Lalu dirinya bilang begini: Sebagian dari yang disampaikan Sri Mulyani tersebut adalah hoax, sangat disayangkan.

Dalam rekaman ttersebut, terkesan kuat Sri Mulyani adalah sosok yang mumpuni dan paling mengerti ihwal tata kelola keuangan termasuk pencatatan aset negara. Padahal, zaman Orde Baru banyak menteri ekonomi adalah guru-guru dia, seperti Sumarlin, Ali Wardhana, Radius Prawiro, dan Widjoyo Nitisastro.

Gde tidak setuju bahwa era Orba tidak menganut pencatatan (record) data aset. Data aset-aset negara, kala itu, jelas ada dan tersebar di kementerian-kementerian, pemda-pemda, BUMN, dan ABRI (sekarang TNI-Polri). Tetapi benar, bila dikatakan data aset-aset negara saat Orde Baru belum seluruhnya terintegrasi dalam satu database yang dikelola pemerintah pusat," kata Gde.

Kemudian untuk pernyataan Sri Mulyani bahwa pada era Orde Baru tidak ada suatu neraca atau pembukuan sama sekali, juga dibantah Gde. "Tidak benar itu. Sejak dahulu, untuk proses kredit besar di perbankan saja harus dilengkapi neraca yang diaudit oleh akuntan publik, jelasnya.

Selain itu, sejak dahulu penyerahan anggaran pembangunan APBN ke tiap provinsi jelas kode proyek dan anggarannya. Tidak pernah terjadi, sebuah proyek yang sudah memiliki kontrak mengalami keterlambatan.

Memang benar bila dikatakan pada era Orba, input datanya tidak online seperti sekarang. Karena, memang pembukuan kala itu belum modern, alias masih manual. Ya, zaman Orba kan bukan eranya digital seperti halnya saat ini. Artinya, tidak benar juga kalau dikatakan tidak ada pembukuan yang bagus pada saat itu. Waduh, mana yang benar nih. [ipe]

#MenkeuSMI #OrdeBaru #AsetNegara
BERITA TERKAIT
Tim Ekonomi Jokowi Jilid II Harus Bisa Cuci Piring
(Radar Tim Ekonomi Jokowi) Sri Mulyani dan Bambang Bertahan, Buwas Masuk..?
Potensi Swasta Gagal Bayar, Rizal Tantang SMI
Ini Dua Proyek Bandara Baru Dukung Wisata Jateng
INDEF: Pilih Menteri BUMN dari Profesional
Tahun Depan B30 Jalan, Bisnis Sawit Makin Cerah
Erick Thohir Diplot Menteri BUMN? PDIP Say No

kembali ke atas