NASIONAL

Rabu, 12 Juni 2019 | 20:21 WIB

KPK Minta Tambahan Anggaran Rp580 M, BNN Rp459 M

Fadli Zikri
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp580 M, BNN Rp459 M
Ketua KPK Agus Rahardjo (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), Rabu (12/6/2019). Dalam rapat itu KPK dan BNN mengajukan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2020.

"Sebetulnya kami ingin mengusulkan untuk tahun ini ada penambahan kalau masih memungkinkan kita mengusulkan ada penambahan yang cukup besar sekitar Rp580 miliar sehingga menjadi Rp1,4 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di ruang rapat Komisi III.

Dari anggaran Rp580 miliar itu, sebanyak Rp194,4 miliar dianggarkan untuk pegawai, Rp86,5 miliar untuk kebutuhan layanan operasional listrik, telepon, IT, pengelola gedung pengamanan, dan pengelolaan rutan.

Kemudian sebanyak, Rp205 miliar digunakan untuk peluasan wilayah pendampingan Korsupgak dan Korsupgah di 542 Pemda dan 85 Kementrian/Lembaga. Kemudian untuk pelaksanaan survei penilaian integritas, percepatan penanganan perkara, pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi.

Selanjutnya, sebanyak Rp94,4 miliar untuk penambahan gedung baru untuk menyimpan barang rampasan dan barang sitaan.

Agus juga menjelaskan, penambahan anggaran juga diperlukan untuk memperluas program pencegahan di daerah. Saat ini KPK baru mempunyai 9 koordinator daerah.

"Nah koordinator wilayah ini hari ini anggotanya masih sangat sedikit. Jadi bapak ibu bisa bayangkan kalau 1 wilayah itu menangani lebih dari 2 provinsi kadang-kadang bisa sampai 4 provinsi itu kalau anggotanya sangat sedikit pasti kemudian layanannya juga kurang bisa diandalkan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 459,3 miliar untuk tahun 2020.

Heru merinci, tambahan anggaran tersebut akan digunkaan untuk program penindakan narkoba, pengadaan K-9, pengadaan video conference dan pembangunan Gedung BNN pusat tahap I Rp11 miliar dan pembangunan Gedung BNN provinsi Rp90 miliar, pembangunan Gedung BNN kabupaten atau kota Rp65 miliar dan lainnya. Sebelumnya BNN mendapat anggaran tahun 2019 sebesar Rp1,58 triliun. [ton]

#KPK #BNN #DPR
BERITA TERKAIT
KPK-Polda Kalbar Rapt Usut Dua Kasus Korupsi Besar
GM Komersial PT Humpuss Didakwa Suap Bowo 300 juta
Kasus Bakamla, KPK Periksa Seorang Dirut
KPK Periksa Tenaga Ahli Fraksi PAN
KPK Periksa Anggota DPR Di Kasus Bowo
KPK Masih Tunggu Itikad Baik Sjamsul Nursalim
KPK Telusuri Jejak Suap Rommy di Kasus Rektor

kembali ke atas