EKONOMI

Sabtu, 15 Juni 2019 | 18:09 WIB

Gagal Bayar Jiwasraya, DPR Sebut OJK Kecolongan

Gagal Bayar Jiwasraya, DPR Sebut OJK Kecolongan
Anggota Komisi XI DPR asal Partai Gerindra, Heri Gunawan (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, INILAHCOM - Terkait gagal bayar 1.286 polis JS Proteksi dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp802 miliar, DPR mempertanyakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kecolongan?

Vokalis Komisi XI DPR asal Partai Gerindra, Heri Gunawan menkritisi fungsi pengawasan lembaga keuangan yang melekat dalam OJK. Di mana, OJK selaku regulator sempat mengklaim sudah mengetahui, kondisi keuangan Jiwasraya yang bermasalah sejak Januari 2018.

"Fungsi pengawasan yang melekat pada OJK patut dipertanyakan. Terkesan, lembaga ini menormalisasi kasus gagal bayar Jiwasraya. Pada 12 Oktober 2018, OJK mengeluarkan pernyataan bahwa tekanan likuiditas Jiwasraya merupakan hal biasa dalam industri asuransi. Celakanya lagi, OJK memilih menunggu Jiwasraya mengatasi sendiri tekanan likuiditasnya," papar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Kata Heri, solvabilitas yang memaparkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang, karena jumlah aktiva melebihi utang. Dalam laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017, tingkat solvabilitas perusahaan masih berada di angka 123,16%. Namun angka tersebut melorot tajam dibanding 2016 yang mencapai 200,15%. "Lantas bagaimana JS Proteksi Plan bisa lolos dari perizinan OJK. Inilah titik poin yang harus didalami," ungkap anak buah Prabowo ini.

Kata dia, risiko tekanan likuiditas memang suatu keniscayaan dalam industri asuransi. Terlebih jika dana premi diinvestasikan ke saham yang fluktuatif. Seharusnya, peran OJK sebagai pengawas jasa keuangan lebih aktif guna melindungi dana nasabah.

Jika merujuk kepada Peraturan OJK 71/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi, lanjut Heri, OJK seharusnya memberikan teguran tertulis, pengawasan dan menghentikan produk yang bermasalah.

"Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, kehadiran OJK hampir menjadi nirfaedah lantaran minim tindakan menyelamatkan dana pemegang polis pada awal 2018 sebelum Jiwasraya mengumumkan gagal bayar pada Oktober 2018," paparnya.

Sekedar informasi, Jiwasraya menerbitkan produk asuransi berbalut investasi bernama JS Proteksi Plan. Produk ini menyasar nasabah 'kaya' dengan nilai premi minimal Rp100 juta. Premi dibayar sekaligus di muka, tidak boleh dicicil. Jiwasraya menjanjikan imbal hasil 7% plus pertanggungan asuransi lima tahun.

Produk JS Proteksi Plan dari Jiwasraya ini bermasalah, prahara ini mencuat saat perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini gagal bayar terhadap 1.286 pemegang polis senilai Rp802 miliar. Data tersebut masih sementara, diperkirakan lebih dari nilai tersebut.

Dalam memasarkan JS Proteksi Plan ini, Jiwasraya menjalin kemitraan (bancassurance) dengan 7 bank, yakni Standard Chartered Bank, Bank KEB Hana Indonesia, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank QNB Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). [ipe]

#Jiwasraya #PenyelewenganKeuangan #Fraud #DPR
BERITA TERKAIT
CBA Prediksi Politisi Bakal Kuasai BPK
DPR Coret 4 Calon BPK Bersertifikat CPA, Ada Apa?
(Bursa Anggota BPK) Jhonny Nasdem Janjikan Pilih Anggota BPK Terbaik
Anggota BPK Sebaiknya Auditor Bersertifikat CPA
Sembilan Fraksi Oke, Selamat Bertugas Bu Destry
Kisruh Pelabuhan Marunda, Ini Kata Vokalis DPR
Mekeng: Nasib Destry Ditentukan Besok

kembali ke atas