EKONOMI

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:11 WIB

Temuan BPK Soal OJK Boros, DPR Panggil Wimboh Cs

Indra Hendriana
Temuan BPK Soal OJK Boros, DPR Panggil Wimboh Cs
(Foto: ist)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi XI DPR berencana memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rencananya rapat akan digelar akhir bulan ini.

"Akhir bulan, kami ada rapat dengar pendapat dengan mereka (OJK)," tutur Anggota Komisi XI DPR, Haerul Saleh kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (14/6/2019).

Diketahui, permasalahan sewa dan penggunaan gedung kantor OJK kembali menjadi sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 dari BPK yang baru saja dipublikasikan.

Dalam IHPS tersebut, BPK menemukan bahwa Dewan Komisioner OJK yang kini diketuai Wimboh Santoso, memutuskan untuk menyewa Gedung Wisma Mulia 1 dan 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian. Hal ini mengakibatkan terdapat pengeluaran uang sewa gedung, namun gedungnya tidak bermanfaat.

Kata Haerul Saleh, hal tersebut sudah pernah dibahas oleh Komisi XI dalam rapat beberapa waktu lalu. Ketika itu, OJK melempar tanggung jawab kepada manajemen yang lama. "Waktu itu pihak OJK menjawab bahwa hal tersebut merupakan kesalahan kebijakan lama. Tapi menurut saya, masalah tersebut tidak bisa dilimpahkan begitu saja," katanya.

Haerul Saleh menggariskan itu merupakan keputusan kelembagaan yang harus dilaksanakan oleh lembaga. Apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya itu berarti ada inifesiensi yang secara sengaja dilakukan.

Oleh karena itu, ia mengaku masih akan menuntut OJK untuk menjelaskan secara komprehensif. "Nanti setelah itu, baru kita lihat rekomendasi BPK sepeti apa. Apakah memang masih ada jalan perbaikan dengan melakukan pengembalian atau ada unsur hukum lain. Yang pasti harus ada yang bertanggungjawab," tukasnya. [ipe]


#DPR #BPK #OJK #Inefisiensi
BERITA TERKAIT
Ketahanan Pangan Perlu Keputusan Politik yang Kuat
Hati-hati, 1.320 Fintech Ilegal Beroperasi di RI
Ini Harapan Sri Mulyani untuk Anggota BPK Baru
Angka Kredit Macet di Solo Meningkat
OJK Kasih Izin 6 Perusahaan Fintech Baru
OJK Temukan 22 Gadai Ilegal
(Soal Pipa BBM Terbakar) Pertamina Sudah Permah Ingatkan KCIC

kembali ke atas