EKONOMI

Minggu, 16 Juni 2019 | 19:50 WIB

Kelestarian LH, Pertimbangan Kerja Sama RI-Jepang

Kelestarian LH, Pertimbangan Kerja Sama RI-Jepang
(Foto: Klhk)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta memainkan peran pentingnya pada kerja sama Indonesia-Japan 2045: A Joint Project of Two Maritime Democracies.

Permintaan tersebut disampaikan Prof. Hidetoshi Nishimura, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang juga merupakan salah satu anggota Komite Eksekutif (Executive Committee) proyek kerja sama tersebut.

Menteri LHK Siti Nurbaya dan Prof. Nishimura bertemu di sela-sela acara Welcome Dinner pada pertemuan G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth yang diselenggarakan di Kota Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang, 14-16 Juni 2019.

Merespon permintaan Prof. Nishimura, Menteri Siti menyatakan bahwa aspek lingkungan telah menjadi perhatian besar dari pemerintahan Joko Widodo, terlebih menuju 100 tahun Indonesia merdeka. KLHK, menurut Menteri Siti telah dan sedang melakukan upaya korektif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan memandang setiap kebijakan dan regulasi sebagai pengejawantahan dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

UUD 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tegas Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyatakan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan juga dimandatkan oleh Pasal 33 ayat 4. Mandat-mandat itu saat ini tercermin dalam kebijakan dan tindakan KLHK.

Proyek kerjasama Indonesia-Japan 2045: A Joint Project of Two Maritime Democracies memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menegakkan demokrasi dan menjadi pemain global maritim. Kedua, berada pada lima ekonomi top dunia. Ketiga, untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi pasca Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030.

Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan saat ini diharapkan berkontribusi untuk memenuhi target bersama yang telah ditetapkan Indonesia dan Jepang pada kesempatan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, pada tahun 2045. Terdapat 10 tantangan yang diidentifikasi oleh Komite Eksekutif Proyek 2045.

Para ahli yang tergabung dalam Komite Eksekutif percaya bahwa untuk mengatasi 10 tantangan tersebut dan mencapai target yang diinginkan, kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi digital harus diprioritaskan, ketahanan untuk bencana alam ditingkatkan, dan konektivitas diperluas dan dimantapkan. [*]

#LHK #KementerianLHK
BERITA TERKAIT
Melalui FTN TWA, KLHK Ajak Warga Berwisata di Alam
Tiga Inovasi Layanan Publik KLHK Raih Penghargaan
72 Paruh Burung Rangkong Tujuan Hong Kong Disita
KLHK Bangun Sistem Informasi Jaga Ekosistem Gambut
Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pencegahan Karhutla
Regulasi Kubah Gambut Perkuat Ekosistem Gambut
Ini Refleksi dan Proyeksi LHK Sulawesi-Maluku

kembali ke atas