NASIONAL

Selasa, 18 Juni 2019 | 15:42 WIB

Tim Hukum Sebut Maruf tak Berstatus Karyawan BUMN

Fadly Zikry
Tim Hukum Sebut Maruf tak Berstatus Karyawan BUMN
Cawapres Maruf Amin

INILAHCOM, Jakarta - Tim hukum pasangan Calon Presiden 01 Jokowi-Maruf menyatakan, status Cawapres Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukanlah sebagai karyawan BUMN.

Tim hukum pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, Luhut Pangaribuan itu menjelaskan posisi Dewan Pengawas Syariah adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Nomor 11/3/PBI/2019.

"Selain itu, calon wakil presiden nomor urut 01 bukan pejabat PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah karena sebagai Dewan Pengawas Syariah, calon wakil presiden nomor urut 01 bertanggung jawab kepada DSN-MUI, bukan RUPS PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah layaknya direksi dan komisaris," kata Luhut di sidang MK, Selasa (18/6/2019).

Ketentuan mengenai hal itu lanjutnya diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

"Kedudukan DPS merupakan perangkat DSN-MUI yang berada dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedudukan DPS ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 huruf b UU Perbankan Syariah No 21/2008," ujarnya.

"Dengan demikian, tidak ada kewajiban Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagai syarat mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, tim hukum pemohon Prabowo-Sandi menilai Maruf melanggar aturan Pemilu karena masih berstatus pegawai BUMN ketika ditetapkan menjadi Cawapres oleh KPU. Tim hukum Prabowo-Sandi pun selain menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Capres 01. [rok]

#MK #GugatanPrabowo
BERITA TERKAIT
KPK Buka Peluang Ajukan PK Terhadap Syafruddin
(Jika Politisi Ikutan Pakai Faceapp) Dari Sandi, Andi Arief Sampai Mardani
Ferdinand Sindir Lagi Amien Rais: Kocak Lu
Sandi Sudah Siap Jadi Oposisi, Program Tetap Jalan
Anies Akan 'Sulap' Kemang, Begini Penampakannya
Pilkades Bojonegoro Tak Ada Gugatan
Caloh Haji Diimbau Perbanyak Konsumsi Air Putih

kembali ke atas