NASIONAL

Selasa, 18 Juni 2019 | 16:37 WIB

DPR Dorong Adanya Perbaikan Sistem PPDB

DPR Dorong Adanya Perbaikan Sistem PPDB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati

INILAH.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mencatat sejumlah persoalan yang muncul dalam proses tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini di sejumlah daerah di Indonesia.

Reni Marlinawati mengatakan dari sejumlah persoalan Penerimaan Peserta DIdik Baru (PPDB) yang muncul di lapangan persoalan zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan peserta didik menjadi hal paling krusial.

"Alokasi 90% untuk zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Permendikbud No 51 Tahun 2019 telah menjadi hal krusial yang ditemukan di lapangan," kata Reni dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6/2019).

Kendati demikian, Reni tidak menampik penerapan sistem zonasi sebagai upaya untuk memetakan persoalan yang terjadi di tiap daerah dan sekolah. Hanya saja, Reni menyebutkan jika penerapan sistem zonasi semata-mata untuk kepentingan pemetaan, tentu tidak sebanding dengan imbas dari penerapan sistem ini.

"Padahal instrumen pemetaan tidak hanya sekadar melalui sistem zonasi ini. Setiap pemerintah daerah mestinya telah memiliki pemetaan dari sisi ketersediaan guru, kualitas guru, profil anak didik, termasuk bagaimana kondisi infrastrukturnya," ujar Reni.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, penerapan sistem zonasi tampak memberi pesan semangat pemerataan dan antidiskriminasi dengan menghilangkan stigma sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Namun, kata Reni, yang menjadi soal, saat ini kualitas sekolah tidak merata.

"Padahal ini perkara pemerataaan kualitas sekolah, namun cara penangannya melalui proses rekrutmen peserta didik. Ibarat, menggaruk sesuatu yang tidak gatal. Akibatnya muncul kericuhan, antrean dan karut marut dalam PPDB ini," sebut Reni.

Penerapan PPDB dengan sistem zonasi selama tiga tahun terakhir ini tampak tak mengalami perbaikan secara signifikan. Menurut Reni, Komisi X DPR RI akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi penerapan PPDB.

"Kami akan jadwalkan untuk mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait evaluasi penerapan PPDB ini," tandas Reni. [adc]

#DPR #PPDB
BERITA TERKAIT
Dari 560 Anggota DPR Hanya 85 yang Hadir Paripurna
Taufik Kurniawan Divonis Hari Ini
KPU Bawa Draf PKPU Pilkada Serentak 2020 ke DPR
PPDB Sistem Zonasi Terbukti Diakali SK Domisili
(Jika Politisi Ikutan Pakai Faceapp) Dari Sandi, Andi Arief Sampai Mardani
Ferdinand Sindir Lagi Amien Rais: Kocak Lu
Sandi Sudah Siap Jadi Oposisi, Program Tetap Jalan

kembali ke atas