NASIONAL

Rabu, 19 Juni 2019 | 02:04 WIB

KPK Masih Tunggu Itikad Baik Sjamsul Nursalim

Ivan Setyadhi
KPK Masih Tunggu Itikad Baik Sjamsul Nursalim
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berharap agar Sjamsul Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pulang ke tanah air untuk menghadapi perkara hukumnya.

Sjamsul dan istri, Itjih Nursalim, disangka melakukan korupsi dalam proses penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara hingga Rp4,58 Triliun. Sejak namanya disebut terlibat, Sjamsul dan Itjih langsung pergi ke Singapura dan tak pernah kembali. Keduanya juga sudah menjadi permanent resident di negeri Singa.

"Siapa tau dia nanti datang sendiri, ya belumlah, kan skarang masih penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Selasa (18/6/2019).

Selain menunggu kabar kepulangan Sjamsul dan Itjih, KPK kata Alex, juga tengah menyusun rencana akan bisa melakukan pemeriksaan di Singapura. Kalau-kalau Sjamsul dan Itjih kekeuh tak mau pulang ke Indonesia.

"Ya kita berupaya, kita melakukan pemeriksan ke Singapura," ungkapnya. Sejauh ini, rencana pemeriksaan Sjamsul dan Itjih tak pernah terjadi. Tiga kali dikirimi surat oleh KPK, Tak satupun ditanggapi.

KPK telah menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.[adc]

#KPK
BERITA TERKAIT
Farid Al Fauzi Tidak Penuhi Panggilan KPK
Hukuman Idrus Marham Diperberat Jadi 5 Tahun
Polri Akui Kesulitan Ungkap Kasus Novel
192 Capim KPK Mulai Jalani Uji Kompetensi Hari Ini
KPK Kecewa Hasil Kerja Tim Pakar Bentukan Polri
Suap Rommy, Eks Kakanwil Kemenag Dituntut 2 Tahun
Polri: Pelaku Dipermalukan Novel di Kasus Korupsi

kembali ke atas