NASIONAL

Selasa, 25 Juni 2019 | 18:48 WIB

BW: Situng KPU Harusnya Sama Dengan Manual

Fadhly Zikry
BW: Situng KPU Harusnya Sama Dengan Manual
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) (Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan, hasil suara dalam Sistem Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya sama dengan penghitungan manual berjenjang yang dijadikan patokan hasil Pemilu 2019.

BW menambahkan, Situng adalah teknologi informasi yang menjadi kewajiban KPU sesuai undang-undang untuk sosialisasi, transparansi, akuntabilitas, dan rekam jejak. Sehingga, kata dia, antara Situng dan penghitungan manual berjenjang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

"Jadi yang namanya Situng itu memiliki legal standing dan eksistensinya dilindungi. Seharusnya, hasil di Situng itu sama dengan hasil rekapitulasi berjenjang dan ada hukum disclaimer. Disclaimer itu tidak bisa menjustifikasi seolah-olah itu justified," kata BW di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyebut, saat ini Situng sebagai teknologi informasi alat kontrol masyarakat memiliki masalah, seharusnya bisa digunakan untuk menguji metode forensik salah satunya analisis daftar pemilih tetap (DPT).

Berbicara soal metode pembuktian, kata BW, harus menggunakan metode sengketa di mana bukti surat menjadi utama, kemudian keterangan saksi fakta, lalu keterangan ahli, baru petunjuk lainnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK), adalah corong konstitusi bukan corong undang-undang. Sehingga jika berbicara proses, lanjut BW, proses yang curang maka hasilnya dipastikan penuh kecurangan.

"Nah apalagi yang sangat menarik? tadi saya menjelaskan ini ada satu HP ada sistem lain saya bisa kloning ini, dan itu sesungguhnya yang kami curigai, sistem teknologi informasi yang ada di KPU itu tingkat kehandalannya lemah," tandas BW. [adc]

#KPU #BPN
BERITA TERKAIT
Pilbup 2020, Bawaslu Trenggalek Anggarkan Rp15 M
Bawaslu Tak Temukan Unsur Pidana Jual Beli Suara
2 Kadiv Dicopot DKPP, KPU: Sedang Kita Kaji
KPU Diingatkan Tidak Ubah Hasil Pileg di Jatim
DKPP Berhentikan Anggota Komisioner Ilham Saputra
Rekonsiliasi & Kepulangan HRS, Golkar Bicara Hukum
Humas Polri Apresiasi Pameran Indo Security 2019

kembali ke atas