NASIONAL

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:05 WIB

BPN: Kekacauan DPT Bisa Menjadi Dasar Pemilu Ulang

Fadhly Zikry
BPN: Kekacauan DPT Bisa Menjadi Dasar Pemilu Ulang
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Tim Kuasa hukum Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana, yakin kisruhnya daftar pemilih tetap (DPT) atau vote registration dapat menjadi dasar pembatalan Pemilu. Ia menyebut, timnya mendapatkan data bahwa ada 27 juta pemilih bermasalah dalam pemilu 2019 lalu.

"Itu registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters itu tidak bagus ada bermasalah maka itu dasar mengulang pemilu. Jadi kita minta, ini enggak bener," kata Denny dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/6/2019).

Ia menyebut, permasalah itu juga diungkap oleh salah satu ahli dalam sidang MK atas nama Jaswar. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak 2 truk.

"Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK dibawah umur itu jumlahnya 27 juta. Dan kita bisa simulasi kan anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu, ada umurnya baru 1 tahun masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir tahun 2027. Yang begini-begini jumlahnya 27 juta," ungkapnya.

Denny menyebut KPU selaku pihak termohon juga tidak bisa membantah hal itu. Bahkan, jumlah DPT pun berubah-ubah. Terbaru perubahan DPT pada 21 Mei lalu.

"KPU gak bisa bantah itu. Karena emang DPT nya berubah-ubah. Dan paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Kita bayangkan, kita 17 April Pilpres ada DPT, and sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya udah lewat bung. Itu ada di MK (bukti). Sekarang MKnya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah konstitusi atau menjadi Mahkamah Kalkulator," tandasnya.

MK sendiri akan memutus gugatan Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) besok. Para hakim konstitusi saat ini juga masih terus menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup. [adc]

#BPN #KPU #SidangMK
BERITA TERKAIT
Pilbup 2020, Bawaslu Trenggalek Anggarkan Rp15 M
Bawaslu Tak Temukan Unsur Pidana Jual Beli Suara
2 Kadiv Dicopot DKPP, KPU: Sedang Kita Kaji
KPU Diingatkan Tidak Ubah Hasil Pileg di Jatim
DKPP Berhentikan Anggota Komisioner Ilham Saputra
Ahok: Saya Sudah Cacat tak Mungkin jadi Menteri
Dua Pemuda di gresik Ditangkap Saat Transaksi Sabu

kembali ke atas