NASIONAL

Rabu, 10 Juli 2019 | 22:30 WIB

Audit BPK 2017 Digugat Karena Melanggar Hukum

Ivan Setyadhi
Audit BPK 2017 Digugat Karena Melanggar Hukum
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah melakukan audit investigasi secara tidak independen, profesional, dan objektif serta melanggar undang-undang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Demikian pokok gugatan yang diajukan Sjamsul Nursalim (SN) terhadap auditor BPK dan institusi BPK yang perkaranya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (10/7/2019).

SN melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan melayangkan gugatan terkait hasil audit investigatif BPK Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Gugatan yang didaftarkan pada Selasa 12 Februari 2019 itu mencantumkan I Nyoman Wara sebagai penanggung jawab laporan audit selaku pihak tergugat I, institusi BPK sebagai pihak tergugat II dan para pihak tergugat lainnya.

Dalam gugatannya Otto menekankan bahwa pemeriksaan keuangan negara wajib mengikuti ketentuan UU nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU nomor 15/2006 tentang BPK, serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang terlampir dalam Peraturan BPK Nomor 1/2017.

Peraturan BPK itu menyebutkan SPKN terdiri dari Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). Namun hasil pemeriksaan investigasi BPK 2017 bertolak belakang dengan aturan yang berlaku.

Dalam catatan Otto, ada sejumlah perbuatan melawan hukum (PMH) terkait laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK 2017.

Pertama, pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 itu melanggar Pasal 10 Ayat (1) UU BPK yang menentukan bahwa BPK menilai dan menetapkan kerugian negara.

Sementara dalam Audit Investigasi BPK 2017 dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan dan batasan pemeriksaan adalah sebatas mengungkap dan menghitung kerugian negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik KPK.

Berdasarkan SPKN, pemeriksaan wajib dilakukan secara independen yang ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang tidak memihak atau dipandang tidak memihak kepada siapapun (PSP No. 100 Paragraf 5 huruf g).

Namun para tergugat dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan telah membatasi hanya menggunakan informasi atau bukti dari satu sumber saja, yaitu dari penyidik KPK yang jelas-jelas hanya berkepentingan untuk membuktikan tuduhannya.

"Ini menunjukkan Para Tergugat telah bersikap memihak atau dipandang memihak. Tidak independen," ujar otto dalam keterangan persnya, Rabu (10/7/2019).

Selain itu Otto menilai Laporan audit investigasi BPK 2017 tidak sah dan cacat hukum."Penerbitan Laporan Audit Investigasi BPK 2017 melanggar Peraturan BPK Nomor 2/2016 karena tidak dibahas dan diputuskan dalam sidang BPK," ujar Otto.

Otto menjelaskan dalam Peraturan BPK hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Peraturan BPK juga menentukan bahwa BPK memutuskan hasil pemeriksaan dalam sidang BPK. Namun sidang BPK dimaksud ternyata tidak pernah diadakan.

"Maka laporan audit tersebut menjadi tidak sah sebagai Keputusan BPK, dan tidak memiliki kekuatan mengikat," sambung Otto.

Terakhir, Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan data yang tidak nyata dan tidak pasti untuk menghitung kerugian negara.

Hal ini kata Otto, melanggar ketentuan Pasal 1 Angka 15 UU BPK Nomor 15/2006 yang mendefinisikan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menurut Otto komponen penghitungan kerugian negara yang digunakan para tergugat bukan merupakan nilai yang nyata dan pasti jumlahnya, maka kerugian negara yang terjadi pada tahun 2004 dengan sendirinya bukan merupakan nilai yang nyata dan pasti jumlahnya.

"Sejumlah perbuatan melawan hukum di atas telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik materiil maupun immateriil (moril). Sehubungan dengan itu penggugat memohon agar laporan audit investigasi BPK 2017 dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Otto. [adc]

#AuditBPK
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Profesionalitas, Apkasi Gelar Bimtek
Selamat Ulang Tahun ke-68 Prabowo Subianto
Kemensetneg Terbitkan Foto Resmi Jokowi dan Ma'ruf
Anak Buah Walkot Medan Coba Bunuh Tim KPK
Kasus Suap Di Lapas Sukamiskin, 5 Orang Tersangka
Jadi Tersangka, Segini Harta Wali Kota Medan
Di Muhammdiyyah, Zulhas Minta Umat Islam Bersatu

kembali ke atas