EKONOMI

Selasa, 16 Juli 2019 | 15:50 WIB

Jonan Laporkan Blok Masela, Jokowi Langsung Girang

Indra Hendriana
Jonan Laporkan Blok Masela, Jokowi Langsung Girang
Menteri ESDM Ignatius Jonan (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri ESDM Ignatius Jonan melaporkan perkembangan rencana pembangunan (Plan of Development/PoD) Blok Masela kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (16/7/2019).

Kami melaporkan pada bapak presiden (Jokowi) Bahwa persetujuan pemerintah terhadap pembangunan blok masela sudah diberikan, kata Jonan seusai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Kata Jonan, progres Blok Masela yang sempat mangkrak 20 tahun, kini sudah bisa digarap. Ini menyusul revisi rencana pengembangan (PoD) yang sudah disepakati Inpex dan SKK migas. Jadi kami lapor, kami serahkan persetujuannya di hadapan bapak presiden, kata Jonan.

Sementara itu Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto yang mendampingi Jonan mengatakan, Jokowi menyambut baik mengenai perkembangan proyek di Blok gas abadi itu. Sebab, capaian saat ini tidak mudah.

Jadi presiden menyambut gembira atas kerja keras kedua pihak, negoisasi yang meskipun alot pada akhirnya kita hari ini bisa menyelesaikan Investasi yang sangat besar ini, yang sangat berarti buat Indonesia, kata Dwi.

Proyek Blok Masela mengalami kemajuan, setelah ditandatanganinya kesepakatan Head of Agreement (HoA), yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, dan Shunichiro Sugaya, President Direktur INPEX Indonesia.

Pengembangan proyek hulu migas di Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi Gas Bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun (sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd Gas Pipa), dengan target berproduksi 2027.

Sebelumnya Jonan mengatakan, setelah sekian lama dilakukan pembahasan, penandatanganan HOA ini menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia. Dengan nilai sekitar US$18-20 miliar, menjadi investasi terbesar Jepang di Indonesia dalam Lima dekade.

"Investasi yang terbesar untuk investasi satukegiatan di Indonesia, dan merupakan investasi Jepang terbesar sejak 5 dekade terakhir," kata dia.

Dalam kontrak, Kementerian ESDM atas kendali Jonan pernah bermasalag terkait pemberian izi. Dimana, Jonan pernah memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan batu bara pada PT Tanito Harum, yang habis izinnya pada 14 Juni 2019.

Perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama jadi korporasi pertama yang dapat perpanjangan izin usaha. Namun, perpanjangan izin ditarik lagi.

Menurut Jonan, pembatalan pemberian izin itu lantaran ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo. Yang itintinya KPK meminta pemberian izin PT Tanito Harum dibatalkan.

Akibat dari pada itu, PKP2B atas nama PT Tanito Harum itu tidak ada, jadi kami sudah pernah terbitkan dan kami batalkan atas permintaan KPK, kata Jonan saat Raker di Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Jonan mengamini pemberian izin kepada Tanito Harum tidak bersandar terhadap Undang-undang Minerba 4 Tahun 2009. Melainkan bersandar kepada PP 77 tahun 2014.

Dimana dalam UU itu apabila izin PT Tanito Harun diperpanjang maka harus menjadi WPN, dan harus dilelang. Tapi proses ini dilewati dan langsung malah diperpanjang. Kemudian, Tanito juga tidak terkena kebijakan penciutan wilayah tambang. Surat dari Ketua KPK ke presiden yang menyatakan bahwa revisi nantinya atau amandemen pp 23/2010 pada intinya wajib mengacu pada UU minerba No 4 tahun 2009, kata dia.

#PresidenJokowi #MenteriJonan #BlokMasela
BERITA TERKAIT
Awas, Proyek Pemindahan Ibu Kota Jadi Bancakan
China Mau Bantu BPJS, Rizal Ingatkan Hati-hati
PAN: Deindustrialisasi di Depan Mata, Pak Jokowi..
Merasa Hebat, Rini Melawan Instruksi Presiden
PDIP: Potensi Resesi Harus Cerdas Diantisipasi
(Divestasi Saham Vale) Pemerintah Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian
Rini Ngotot RUPSLB 5 BUMN, Ekonomi Bisa Terganggu

kembali ke atas