EKONOMI

Selasa, 16 Juli 2019 | 17:09 WIB

Libas Industri Sawit Nakal, Luhut Usul Denda Mahal

Libas Industri Sawit Nakal, Luhut Usul Denda Mahal
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Bank Dunia memberikan laporan terbaru bahwa 80% perkebunan kelapa sawit di Indonesia, diduga sarat masalah.

Menindaklanjuti temuan Bank Dunia itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap oknum, atau pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Sikap pemerintah itu disampaikan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi pembicara utama dalam Workshop bertajuk Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel dalam Mendukung Ketahanan Energi dan Kesejahteraan Petani Sawit di Auditorium Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Kata Luhut, pemerintah siap mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar, mereka akan dikenakan penalti atau denda. "Ada tiga pokok, mengenai keluasan, lingkungan dan plasmanya. Ini harus dibenahi. Seperti yang pernah saya usulkan ke presiden. Kita jangan hidup dalam masalah, kita cari solusi mana yang terbaik," kata Luhut.

Sebelumnya, Luhut menerima laporan dari Bank Dunia yang menyebut 80% lahan sawit di Indonesia, bermasalah. Untuk itu, Luhut mengusulkan penerapan sanksi berupa denda.

Luhut bilang, lahan sawit bermasalah ini beragam sebab, dari pemakaian lahan dari izin yang didapatkan hingga tidak memperhatikan aspek lingkungan.

"Saya mohon semua berkaca, saya bicara (pada) Presiden, 80% lebih kelapa sawit dari laporan World Bank bermasalah semua. Karena dapat izin segini mungkin segini tambahannya atau seterusnya, tidak ada plasmanya atau tidak memperhatikan lingkungannya," kata Luhut.

Menurut Luhut, pelanggaran tersebut merupakan dosa masa lalu. Dia bilang, pengelola lahan atau perusahaan sawit harus kena denda. Denda itu diberikan agar permasalahan hukumnya rampung. "Sekarang mau diapakan dosa-dosa lalu? usulan saya, dosa-dosa lalu kita pinalti saja biar selesai hukumnya. Karena kalau tidak habis energi kita ngurusin ini," ujarnya.

Luhut belum merinci seberapa besar denda tersebut. Dia bilang, dengan denda akan menambah penerimaan negara. Berdasarkan laporan Bank Dunia juga dengan penataan lahan dan sistem yang baik maka potensi tambahan pajak US$70 miliar. "Harus bayar pinalti ke pemerintah. Kita tahu berapa banyak lahan pengusaha yang harus kita pajaki dan sehingga ada penerimaan negara. Kalau dari World Bank menyampaikan potensi penerimaan pajak kita lagi, dari apa yang sekarang kalau kita kelola sistem pajak yang bagus kira-kira US$ 70 miliar per tahun," ucap Luhut.[ipe]

#MenkoLuhut #IndustriSawit #Apkasindo #Gapki
BERITA TERKAIT
Ulah Menkes Nila Moeloek Anti Industri Sawit RI
Desa Siaga Api Ampuh Cegah Karhutla Konsesi Sawit
(Konferensi IPOC Ke-15) Bahas Sawit, Industri Kumpul di Bali Akhir Bulan
(Menuju SDM Mumpuni) Gapki Permak Sekolah di Tengah Kebun Sawit Kalbar
Road Map Biofuel Berbasis CPO akan Lebih Lengkap
Ini Dua Proyek Bandara Baru Dukung Wisata Jateng
INDEF: Pilih Menteri BUMN dari Profesional

kembali ke atas