EKONOMI

Rabu, 07 Agustus 2019 | 19:20 WIB

Coret Minyak Sawit, Bos Gapki Sebut UE Tidak Fair

Coret Minyak Sawit, Bos Gapki Sebut UE Tidak Fair
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Bandung - Tata kelola industri berkelanjutan harus mencakup tiga aspek, yaitu, profit, people, dan planet. Pihak Uni Eropa (UE) harus melihat tuntutan keberlanjutan dalam tiga aspek tersebut secara integral.

"Tidak mungkin kita bisa memenuhi tuntutan keberlanjutan bagi people dan planet, jika kita tidak bisa mencapai keberlanjutan dari aspek bisnis," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono dalam Seminar Internasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).

Joko mengkritisi diskriminasi UE terhadap produk minyak sawit. Isu deforestasi, HAM, hingga terakhir Renewable Energy Directive (RED) II yang mengharuskan sawit dikeluarkan sebagai bahan baku biofuel di Uni Eropa. Kriteria ILUC (Indirect Land Use Change) tidak fair dalam menghitung emisi karbon dalam perkebunan kelapa sawit, kata Joko.

Dalam konteks ILUC, lanjut Joko, Uni Eropa menganalisis tutupan lahan dan cut off date dalam perhitungan deforestasi. UE mengitung berdasarkan selisih karbon stok hutan primer dengan karbon stok, setelah menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai emisi sawit, tanpa melihat sejarah lahan sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit.

Padahal kenyataannya lebih dari 70% pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit Indonesia berasal dari degraded land yakni lahan terbuka, semak belukar dan bekas areal pertanian, di antaranya perkebunan karet, katanya.

Ini tidak fair, seharusnya selisih karbon dihitung dari penggunaan lahan tersebut sebelum menjadi kebun sawit. Selain itu cut off date penghitungan deforestasi dimulai dari periode 2008, padahal deforestasi untuk pembukaan lahan minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari di Eropa dan Amerika sudah jauh lebih dulu dilakukan, tegas Joko.

Jika kita bandingkan ekspansi perkebunan minyak nabati di dunia, dari Departemen Pertanian AS (USDA) tahun 2017 menyebutkan pada tahun 1965, dari seluruh lahan yang digunakan untuk produksi minyak nabati, luas kebunan kedelai mencapai 52%, bunga matahari 17%, rapeseed 16%, dan kelapa sawit 8%. Lalu tahun 2016 luas perkebunan kedelai 61%, bunga matahari 12%, dan rapeseed 17%, serta kelapa sawit 10%. Dengan produktivitas pohon kelapa sawit yang 6-9 kali lipat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya.

Jadi sesungguhnya, Eropa dan Amerika telah melakukan deforestasi besar-besaran, tetapi tidak pernah dibicarakan. Sedangkan Eropa meributkan Indonesia yang tengah berjuang membangun bangsa dengan isu deforestasi, kata Joko.

Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, kata Joko, isu keberlanjutan tentu saja menjadi tantangan yang harus dihadapi. Bahwa sustainable palm oil, harus mengedepankan tiga pendekatan dasar yakni profit, people dan planet. Ketiga elemen tersebut harus berjalan karena saling memberikan dampak satu sama lain.

Selain black campaign dan diskriminasi UE, tantangan dalam industri kelapa sawit Indonesia adalah masalah produktivitas yang masih rendah. Joko berharap semakin banyak riset yang dilakukan untuk mengatasi masalah produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Joko memaparkan, kurun 2008 hingga 2017 rata-rata pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit bertambah 6% setiap tahun, tidak disertai dengan kenaikan produktivitas. Dalam kurun waktu tersebut rata-rata produktivitas kelapa sawit hanya naik 3% setiap tahunnya. Dengan rata-rata yield 11 ton tandan buah segar (TBS), setiap tahun.

Angka yang jauh lebih rendah dari potensi produktifitas kelapa sawit yang seharusnya bisa mencapai lebih 25 ton per hektar per tahun, katanya.

#MinyakSawit #Gapki #UniEropa
BERITA TERKAIT
Sawit Berkelanjutan, Minamas Selangkah Lebih Maju
Kalbar Menuju Mandiri Listrik dari Sawit untuk EBT
Gapki & IPB Bikin Pusat Studi Sawit Berkelanjutan
Kenalkan Biodiesel Sawit, Astra Agro Masuk Unibraw
Majukan Sawit RI, Gapki dan Apkasindo Bergandengan
DPR Menilai Mentan Amran Terbaik
BukaLapak Klaim Tak Sampai 10% PHK Karyawan

kembali ke atas