EKONOMI

Selasa, 13 Agustus 2019 | 16:50 WIB

Peran Riset Integratif Terkait Penghapusan Merkuri

Indra Hendriana
Peran Riset Integratif Terkait Penghapusan Merkuri
Kepala Badan Litbang dan Inovasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLI KLHK), Agus Justianto (Istimewa)

INILAHCOM, Serpong - Riset integratif dalam rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan Merkuri (RAN PPM) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dalam Perpres 21/2019, memegang peran penting.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLI KLHK), Agus Justianto mengatakan, pengembangan riset secara terpadu dalam pemantauan pencemaran dan dampak merkuri, penerapan teknologi pengolahan emas bebas merkuri, dan perbaikan areal tercemar merkuri menjadi salah satu strategi pelaksanaan RAN PPM tersebut.

Terkait itu, tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk Komite Pemantauan dan Penelitian Merkuri Indonesia (KPPM) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.340 Tahun 2018, kata Agus di Serpong, Banten, Selasa (13/8/2019).

Menurut dia, hal ini dilakukan mengingat pengembangan riset dan teknologi terkait merkuri telah banyak dilakukan berbagai instansi. Baik pemerintah maupun non-pemerintah. Namun belum ada yang mendukung untuk mengintegrasikan semua hasil penelitian tersebut menjadi rumusan rekomendasi dalam hal penambahan dan pelepasan merkuri, kata dia.

Sementara KPPM, lanjut Agus, bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pemantauan merkuri di Indonesia. Kemudian, mengumpulkan data dan informasi terkait hasil penelitian dan mengendalikan merkuri, untuk kemudian mengolahnya menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Kata dia, delain pengembangan penelitian yang terintegrasi, pembentukan sistem informasi sebagai pusat data tidak kalah penting untuk mendukung RAN PPM. Nah, KLHK telah membangun portal sistem informasi dan edukasi tentang merkuri sebagai wadah yang mendukung dan mendistribusikan data yang terkait hotspot pencemaran merkuri di Indonesia yang dapat diakses oleh publik.

"Ke depan, KLHK bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L), terkait akan terus mengembangkan penelitian terkait merkuri, khusus dalam hal pembangunan fasilitas pengolahan emas non-merkuri dan pemulihan lahan terkontaminasi merkuri," ujar dia.

Harapannya, semua kementerian dan lembaga (K/L), terkait semakin terkonsolidasi dalam pelaksanaan RAN PPM dan Pemda dapat mendukung dalam pelaksanaan RAN PPM di masing-masing daerah. Adapun pelaksanaan RAN PPM diprioritaskan pada empat bidang prioritas yaitu manufaktur, energi, pertambangan skala kecil (PESK), dan kesehatan.

Kunci sukses pelaksanaan RAN PPM berdasarkan komitmen, sinergi dan koherensi K/L lintas sektor serta peran dan komitmen dari pemerintah daerah. Pengurangan merkuri pada bidang manufaktur sebesar 50% pada 2030, dan dari bidang prioritas energi sebesar 33,2% pada 2030. Sedangkan pengurangan merkuri yang ditargetkan sebesar 100% pada 2025 untuk bidang PESK, dan pada 2020 untuk bidang kesehatan. [ipe]

#LHK #PencemaranMerkuri
BERITA TERKAIT
KLHK Sebut Kabut Asap Riau Masih Aman
Hari Ozon Sedunia, KLHK Resmikan Wahana Ozon TMII
Gerakan Pilah Sampah dari Rumah Diluncurkan
Bagaimana Peran Daerah Kendalikan Karhutla?
Menkopolhukam Beri Arahan Penguatan Atasi Karhutla
Lewat Workshop SPIP, KLHK Ingin Mendunia
KLHK Imbau Masyarakat Waspadai Kenaikan Hotspot

kembali ke atas