NASIONAL

Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:29 WIB

KPK Kejar Koorporasi Di Korupsi e-KTP

Ivan Sethyadi
KPK Kejar Koorporasi Di Korupsi e-KTP
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penetapan empat orang tersangka baru bukan akhir dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek.

Lembaga Antikorupsi memastikan bakal terus mengusut untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Salah satunya dengan membidik korporasi yang diperkaya dalam kasus ini.

"Untuk korporasi kita belum sampai ke sana tapi kita akan ke sana tujuan nantinya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK.

Proyek pengadaan e-KTP digarap oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI). Konsorsium itu terdiri dari Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Sandipala Arthaputra, dan PT Quadra Solution.

Dalam pengerjaan proyek e-KTP 2011-2012, konsorsium itu menerima bayaran Rp 4,92 triliun. Jumlah itu 'membengkak' lantaran harga riil pelaksanaan proyek tersebut hanya menelan biaya sekitar Rp 2,6 triliun.

Dalam putusan Mahkamah Agung atas Kasasi dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto disebutkan sejumlah korporasi yang diperkaya dari proyek e-KTP.

Manajemen Bersama Konsorsium Perum PNRI menerima uang Rp 137,98 miliar; Perum PNRI menerima Rp 107,71 miliarmiliar; PT Sandipala Artha Putra kecipratan duit Rp 145,85 miliar; PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding PT Sandipala menerima Rp 148,86 miliar; PT LEN Industri sejumlah Rp 3,4 miliar; PT Sucofindo sejumlah Rp 8,2 miliar; serta PT Quadra Solution sejumlah Rp 79 miliar.

"KPK memperingatkan para tersangka, Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra dan pihak lain yang diperkaya dan telah menikmati aliran dana e-KTP ini agar mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK," kata Saut.

Tak hanya korporasi, dalam putusan Kasasi Irman dan Sugiharto disebutkan sejumlah orang lainnya yang turut diperkaya.

Sejumlah nama yang disebut turut diperkaya dalam korupsi e-KTP, di antaranya, mantan Sekjen Kemdagri Dyah Anggraini yang menerima uang USD 500 ribu; politikus Golkar Ade Komarudin menerima USD 100 ribu; advokat Hotma Sitompul menerima USD 400 ribu; serta Direksi PT LEN, yakni Abraham Mose, Andra Y. Agussalam, Agus Iswanto dan Darman Mappangara masing-masing menerima Rp 1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing Rp 1 miliar. Tak hanya itu, Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri mendapat sejumlah Rp2 miliar.

"KPK bertekad untuk terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini dan juga mendapatkan aliran dana," tegas Saut. [rok]

#KPK
BERITA TERKAIT
KPK Cegah Anak Dan Istri Pengusaha Paulus Tanos
KPK Panggil Mantan Gubernur Jatim Pakde Karwo
KPK Langsung Tahan 2 Tersangka OTT Yogya
KPK Resmi Tahan Jaksa Kejari Yogya Eka Safitra
Tersangka, KPK Minta Jaksa Satriawan Serahkan Diri
Jangan karena Kritikan Capim KPK dari Polri Gagal
Begini Operasi KPK Tangkap Tangan Jaksa di Jogja

kembali ke atas