EKONOMI

Senin, 19 Agustus 2019 | 20:30 WIB

Pemerintah Harus Serius Tangani Tambang Ilegal

Indra Hendriana
Pemerintah Harus Serius Tangani Tambang Ilegal
Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah pusat diminta serius menangani penambangan ilegal. Lakukan intervensi lebih dalam memberantas praktik penambangan tanpa izin (Peti) yang masih marak di daerah.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah (pemda), perlu meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama dalam mengatur aktivitas pertambangan. Dengan cara ini, diyakini bisa meminimalisir kegiatan tambang ilegal.

"Tambang Ilegal membuat komunitas tambang yang legal menjadi susah, warga membully tambang padahal itu legal," kata Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso dalam diskusi bertajuk "Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal" di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Sementara, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli mengatakan, penambangan ilegal terjadi karena ada permintaan. "Pertambangan ilegal bisa muncul karena ya memang ada permintaan yang tinggi," ujar Rizal.

Padahal, sambung dia, selain membahayakan nyawa, penambangan ilegal juga berdampak buruk pada lingkungan. Dimana area bekas tambang sebagian besar tidak direklamasi atau ditinggal begitu saja.

Kemudian, penggunaan sianida dan Merkuri dalam penambangan emas skala kecil (PESK) sangat merusak lingkungan. Undang-undang kata dia, sudah memberikan kesempatan bagi pertambangan rakyat.

"Namun perlu digarisbawahi itu bukan Peti. Pertambangan rakyat itu ada izin dan ada wilayah. Pemerintah juga akan membina sehingga meminimalisir dampak kecelakaan atau kerusakan lingkungan," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan Batubara (Minerba) Kemenko Kemaritiman, John Tambun mengatakan, butuh kerja sama lintas kementerian untuk mengatasi masalah penambangan ilegal ini.

Antara lain, kerja sama antara Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pemerintah Daerah (Pemda), serta pihak terkait lainnya. "Selagi bisa dilakukan pembinaan, dibina dulu. Karena itu kita perlu tahu data mana yang perlu dibina itu," kata John.

Diketahui, sejak Februari hingga Juli 2019, aktivitas tambang ilegal di Bakan telah menelan puluhan korban jiwa. Jumlah korban tewas yang berhasil dievakuasi mencapai 25 orang. Sedangkan korban luka-luka yang selamat sebanyak 19 orang. [ipe]

#TambangIlegal #Peti #MenteriJonan
BERITA TERKAIT
Progress Smelter Si Anak Emas Freeport Cuman 3,8%
Perizinan Mudah, Tarik Investasi Migas di Daerah
Jelang Pensiun, Jonan Umbar Janji Elektrifikasi
Sebelum Lelang WK Panas Bumi, KESDM Lakukan Ini
SKK Migas dan PHM Besarkan Industri Migas Nasional
Jadi Ibu Kota Baru, ESDM Tambah Jargas di Penajam
Begini Ide Rizal Ramli Bikin Sehat BPJS Kesehatan

kembali ke atas