NASIONAL

Kamis, 22 Agustus 2019 | 17:13 WIB

Soal Provinsi Bogor Raya, Ini Saran Bappenas

Fadhly Zikri
Soal Provinsi Bogor Raya, Ini Saran Bappenas
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menanggapi wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Ia pun menilai pembentukan Provinsi baru tidak akan menyelesaikan persoalan wilayah saat ini.

"Kenapa, karena yang namanya perkembangan wilayah perkotaan itu terjadinya secara alamiah. Tidak bisa dikontrol oleh batas administratif," kata Bambang di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (22/8/2019).

Pihaknya pun menyarankan pembentukan wilayah metropolitan dengan menggandeng daerah-daerah sekitar DKI Jakarta. Daerah penyangga juga akan dapat merasakan fasilitas DKI Jakarta.

"Jadi wilayah metropolitan kami usulkan itu mendorong adanya kerja sama antar pemerintah daerah dalam menangani fasilitas publik tertentu misalnya air, sampah, dan transportasi publik. Tergantung kebutuhan masing-masing wilayah metropolitan," ujarnya.

Ia pun mencontohkan pembangunan MRT yang seharusnya bisa hingga ke Tangerang, Depok bahkan Bogor. Namun karena administrasi wilayah, MRT saat ini hanya melayani rute Lebak Bulus-Bunderan HI.

"Jadi harusnya MRT itu diperpanjang sampai tempat di mana kebutuhan akan MRT masih besar tidak liat lagi apakah itu Tanggerang Selatan, apakah itu Bogor," tandasnya.

Sebelumnya Walikota Bogor Bima Arya mewacanakan pembentukan Provinsi Bogor Raya. Provinsi baru itu mencakup Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. [adc]

#ProvinsiBogorRaya #Bappenas
BERITA TERKAIT
(Revisi UU Pemasyarakatan) KPK Sayangkan Napi Koruptor Mudah Bebas Bersyarat
Preman Terminal Ini Cabuli Siswi SMA di Parkiran
KPK Keluarkan Surat Cekal Nahrawi Sejak Agustus
Polisi Buru ASN Jombang Pengguna Narkoba
Warga Lumajang Kuras Kotak Amal Masjid Moeldoko
Kapolri Apresiasi Stabilitas Keamanan di Vietnam
Egi Sudjana Minta Perlindungan Hukum ke Jokowi

kembali ke atas