EKONOMI

Senin, 09 September 2019 | 16:17 WIB

DPR Ingin Anggota BPK tidak Serampangan Beri WTP

DPR Ingin Anggota BPK tidak Serampangan Beri WTP
Anggota Komisi XI DPR asal Kalimantan Barat, Michael Jeno (Istimewa)

INILAHCOM, Pontianak - Anggota Komisi XI DPR asal Kalimantan Barat, Michael Jeno, berharap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bakal dipilih DPR, tidak hanya fokus memeriksa laporan keuangan semata.

Calon BPK yang terpilih nanti memang harus benar-benar kredibel dan berintegritas. Selain itu, ke depan BPK, tidak hanya berpatokan pada laporan keuangan saja dalam menilai institusi negara. Melainkan juga melihat capaian-capaian keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ujarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (9/9/2019).

Ia menyebutkan, jika hanya sebatas mengaudit laporan keuangan, maka hanya cenderung ke arah kesesuaian terhadap standar-standar keuangan saja dan tidak bersifat preventif terhadap kebocoran-kebocoran keuangan negara. Kembali, ke depan BPK harus juga audit kinerja, sehingga uang yang digunakan memang benar-benar tepat," jelas dia.

Ia juga menyoroti soal sering tidak linear penilaian laporan keuangan sebuah institusi dengan fakta yang mengikutinya. Michel mencontohkan kerap beberapa daerah atau lembaga yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), pemimpinnya malah ditangkap aparat penegak hukum lantaran tersangkut kasus korupsi, yang menggunakan anggaran negara.

Dengan kasus- kasus yang ada perlu studi terhadap kasus-kasus seperti tersebut. Selain itu harus ada korelasi antara status hasil audit BPK dengan tingkat korupsi di sebuah lembaga. Yang sering terjadi adalah suatu daerah mendapat status WTP tapi oknum kepala daerah nya kemudian terjerat korupsi. Jadi kadang tidak linear antara status pemeriksaan BPK dengan target pengurangan korupsi, jelas dia.

Dia mengatakan total yang mencalonkan diri sebagai anggota BPK 2019-2024 berjumlah 64 orang. Namun, dua orang di antaranya telah mengundurkan diri. "Dari 64 orang itu kami seleksi, yang lolos 32 orang," katanya.

Nama-nama anggota BPK, kata dia, akan ditetapkan pada 16 September 2019. [tar]

#DPR #BPK #WTP
BERITA TERKAIT
Ini Harapan Sri Mulyani untuk Anggota BPK Baru
Sudah Dipanggil Jokowi, Sinyal Kuat Budi Bertahan
(Hari Pelantikan Presiden) Commuter Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran
TomaTomi, Cemilan dari Tomat Sabet UKM Award 2019
Sinergi PHM dan Elnusa Garap Cementing Sumur Rawa
PLN Perluas Jangkauan Tol Listrik Sulawesi Tahap I
Road Map Biofuel Berbasis CPO akan Lebih Lengkap

kembali ke atas