NASIONAL

Senin, 16 September 2019 | 08:43 WIB
(Revisi UU KPK)

Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Diragukan

Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Diragukan
(inilahcom)

INILAHCOM, Banyuwangi - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) meragukan komitmen pemerintahan Joko Widodo jilid II dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sejak dikeluarkanya draf Revisi UU KPK oleh DPR.

Revisi UU KPK telah banyak melahirkan kontroversi yang mengakibatkan tidak sedikit poin yang harus di tolak dalam perjalanannya. Kontroversi yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai persetujuan pemerintah untuk membentuk Dewan Pengawas KPK.

Ketua DPP GMNI bidang Reforma Agraria dan Tata Ruang M. Hykhal S. Ali menyebut pembentukan Dewan Pengawas KPK dengan segala kewenangannya merupakan bentuk nyata adanya ketidakpercayaan pemerintah terhadap kinerja KPK. Sehingga, dikhawatirkan akan berpotensi membuat KPK menjadi lumpuh dalam pemberantasan korupsi.

"Maka, penguatan pada pengawasan internal KPK adalah langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah agar tujuan pemberantasan korupsi dan berjalannya lembaga antirasuah tersebut semakin efektif," ungkapnya.

Selain itu, Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menambahkan bahwa semestinya penuntutan seperti harus berkoordinasi dengan kejaksaan itu tidak perlu dilakukan, karena ada indikasi hal tersebut berpotensi menjadikan KPK dapat dikendalikan oleh kekuatan Oligarki.

"KPK harus steril dari pusaran oligarki. Selain itu, kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia semakin tidak efisien dan cenderung terhambat. Jelas ini modus pelemahan KPK yang tersandera independensinya secara kelembagaan," jelasnya.

Menurut Made Bryan Pasek, Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Internasional, saat ini publik jadi terombang-ambing akan kepastian kinerja KPK yang selalu diragukan dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Masyarakat masih menaruh harapan agar KPK terus dapat melakukan penindakan kasus-kasus korupsi.

"Kerugian negara oleh tindakan korupsi masih menjadi sorotan Internasional terhadap perkembangan keseriusan mewujudkan pemerintahan bersih (clean government). Sehingga wajar dukungan publik menginginkan integritas KPK sangat begitu tinggi," ujarnya.

Namun, yang perlu menjadi catatan bersama adalah apa yang sebenarnya menjadi urgensi DPR dibalik revisi UU KPK menjelang masa akhir jabatannya. Inilah yang kemudian selalu menjadi kontroversi di internal KPK itu sendiri. [beritajatim]

#Jokowi
BERITA TERKAIT
Ketua KPK 'Sentil' Program Jokowi
Pelantikan Presiden Harus Disambut Gembira
Putri Gus Dur Sebut Jokowi Tak Tegas Soal Perppu
Anies Dibanjiri Doa, Jokowi Resmikan Palapa Ring
Jatah Menteri, Prabowo: Hak Prerogratif Presiden
(Gerindra Masuk Kabinet) PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung
Bertemu Cak Imin, Prabowo Sebut PKB Penyejuk

kembali ke atas