NASIONAL

Rabu, 18 September 2019 | 10:06 WIB
(UU KPK)

DPR dan Pemerintah Terjebak Kompromi Transaksional

Willi Nafie
DPR dan Pemerintah Terjebak Kompromi Transaksional
Peneliti Formappi Lucius Karus (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan langkah seluruh fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawa ke rapat paripurna. Menandakan, DPR dan Pemerintah sudah terjebak dalam relasi kompromistis yang transaksional.

"Adalah keserakahan dan kesewenang-wenangan elit kian tak terkendali ketika dengan mudah berkompromi untuk menyelamatkan kursi dan uang. Pembahasan kilat Revisi UU KPK tanpa pelibatan maksimal publik bahkan mengangkangi prosedur standard proses pembahasan legislasi membuktikan DPR dan Pemerintah sudah terjebak dalam relasi kompromistis yang transaksional," kata Lucius, Rabu (18/9/2019).

Menurut Licius, kekompakan fraksi dan Pemerintah dalam menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menjadi alarm bahaya akan potensi kesewenang-wenangan. Lembaga kontrol dengan mudah takluk, yang dikontrol juga bisa dengan mudah mengontrol pengontrol, maka mereka semua bisa dengan mudah menjadi sewenang-wenang.

"Yang penting mereka sudah berkongkalingkong dan sama-sama puas,.lalu dengan mudah mereka kompak memaksakan keinginan mereka untuk menjadi sebuah kebjjakan. Berbahaya. Bahkan Kekritisan masayarakat sipil mereka perdaya dengan membahas kilat RUU KPK. Masyarakat sipil terbengong-bengong, RUU disahkan!" pungkasnya. [rok]

#KPK
BERITA TERKAIT
KPK Selamatkan Uang Rp6,5 Triliun Di Sulsel
Sofyan Basir Kecewa Pada KPK Soal Penangkapannya
Adik Kandung BW Diperiksa KPK, Ini Kasusnya
KPK Dalami Bukti Skandal 14 Proyek FIktif Waskita
Jokowi Dinilai Tak Keluarkan Perppu KPK
(Pidato Jokowi tak Singgung Isu Korupsi) KPK: Indonesia 2045 Sulit
KPK Bawa Tiga Koper Dari Kantor Dishub Kota Medan

kembali ke atas