NASIONAL

Jumat, 20 September 2019 | 18:35 WIB

KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Hingga Rp 28 T

Ivan Setyadhi
KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Hingga Rp 28 T
Juru bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim pada semester I tahun 2019 telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp28,7 triliun.

Angka tersebut didapatkan berdasarkan kegiatan pencegahan korupsi di sejumlah daerah di Indonesia."KPK mengimbau agar upaya ini terus dilakukan di daerah-daerah tersebut dan juga daerah lain, termasuk juga instansi di pusat," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (20/9/2019).

Febri menuturkan, angka 28,7 triliun itu merupakan akumulasi dari berbagai alokasi anggaran, seperti penagihan piutang pajak daerah sebesar Rp18,8 triliun, penyelamatan aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak ketiga sebesar Rp6,8 triliun, optimalisasi pajak daerah sebesar Rp2,2 triliun, dan penghapusan pembebasan cukai rokok pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebesar Rp900 miliar.

Penyelamatan keuangan daerah dari penagihan piutang pajak daerah yang terbesar merupakan kontribusi dari pemerintah daerah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp18,5 triliun, berasal dari Piutang pajak tersebut terkait kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak air tanah (PAT), pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sementara untuk penyelamatan aset pemda yang dikuasai oleh pihak ketiga, di antaranya berupa penyelamatan aset Gedung YTKI milik Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta senilai Rp1,8 triliun, pengambilalihan aset Stadion Barombong yang diserahkan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kepada Pemprov Sulsel senilai Rp2,5 triliun. Selain itu, KPK membantu menyelamatkan aset berupa fasum dan fasos yang diserahkan perusahaan pemegang SIPPT kepada pemprov DKI Jakarta senilai Rp1,9 Trilyun, dan aset berupa tanah milik PT. KAI dan PT. Agra Citra Kharisma (ACK) di Kota Medan seluas 35.537 meter persegi senilai Rp500 miliar.

"Selebihnya adalah penyelamatan aset daerah berupa tanah dan bangunan pasar di sejumlah pemda seperti Kota Binjai, Bolmong, Kepri dan Jambi," katanya.

Sedangkan, optimalisasi pajak daerah yang berhasil didorong KPK adalah peningkatan pajak asli daerah kabupaten/kota dari pemasangan alat rekam pajak (tapping machine device) untuk pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir dari sejumlah daerah sebesar Rp699 miliar; optimalisasi penerimaan BPHTB dengan sistem Host-to-Host dan BPN dari Pemda Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Papua sebesar Rp964 miliar. Selain itu, KPK juga mengintervenai optimalisasi penerimaan pajak dari jenis pajak tingkat provinsi seperti PKB, PBBKB dan PAT dari enam provinsi senilai Rp538 miliar.

"Sementara, terkait penyelamatan keuangan dari penghapusan pembebasan cukai rokok pada KEK Batam senilai Rp900 miliar merupakan hasil kajian KPK. Salah satu rekomendasi KPK ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Dirjen Bea Cukai untuk tidak lagi melayani permintaan pembebasan cukai rokok," jelas Febri.

Febri memastikan, KPK terus berupaya menjalankan tugas Penindakan dan Pencegahan Korupsi secara paralel dan terintegrasi. Jika korupsi belum terjadi, maka upaya Pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik perubahan sistem ataupun melalui fungsi trigger mechanisme mendorong penertiban aset dan kepatuhan, serta pendidikan antikorupsi.

"Akan tetapi, jika tindak pidana telah terjadi, sebagai penegak hukum, KPK wajib menangani secara tegas. Oleh karena itu, semestinya semua penyelenggara negara menahan diri untuk tidak memperkaya diri sendiri dan mengingatkan bawahannya untuk menjalankan wewenangnya secara benar. Karena tanggungjawab Pencegahan Korupsi sesunguhnya juga diemban setiap Pimpinan instansi," tandasnya. [adc]

#KPK #Jokowi
BERITA TERKAIT
KPK Bawa Tiga Koper Dari Kantor Dishub Kota Medan
Gibran: Saya Tetap Maju Pilkada Solo Melalui PDIP
Pelantikan Jokowi-Amin Momentum Kokohkan Persatuan
Pelantikan Pemimpin Bangsa Momentum Penting
Jaga Persatuan, Sukseskan Pelantikan Presiden
Menteri, PDIP Ingat Dukung Jokowi Sejak di Solo
Prabowo Ditolak, Istana:Kewenangan Ada di Presiden

kembali ke atas