NASIONAL

Minggu, 22 September 2019 | 17:00 WIB

Tunda RKUHP Setuju Revisi UUKPK Dikritik

Tunda RKUHP Setuju Revisi UUKPK Dikritik
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menimbulkan kritik berbagai pihak. Salah satunya datang dari, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad.

Hal ini dikarenakan, dalam revisi UU KPK, Jokowi terkesan tak berdaya untuk menolak, sementara dalam UU KUHP, Jokowi tegas menolak. Padahal dua rancangan undang-undang itu, sama-sama menuai gelombang penolakan keras dari rakyat Indonesia.
"Ada apa dengan Presiden ini, kalau alasananya menyaring aspirasi masyarakat kenapa (RUU) KPK kemarin tidak menunda juga?" kata Suparji saat acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Dia menilai pemerintah tak konsisten merespons aspirasi rakyat soal penundaan revisi UU KPK.
"Kalau konsisten untuk merespon aspirasi masyarakat ketika ada suatu RUU yang kemudian dipersoalkan oleh masyarakat ya ditunda juga. Tetapi ini dilaksanakan jalan, ini kemudian ditunda, ini saya kira ada sesuatu yang menarik," pungkasnya. [wll]

#Prptes #RevisiUUKP
BERITA TERKAIT
Pengakuan Ida Usai Dipanggil Jokowi ke Istana
Sri Mulyani, Direktur Bank Dunia & Menteri Jokowi
Bamsoet: Prabowo Kompeten di Bidang Pertahanan
Alasan Polisi Sempat Amankan Egi Sudjana
Jika Tito Menteri, Ini Bursa Calon Kapolri
Zainudin Amali Merapat ke Istana
Basuki Tetap Jadi Menteri PUPR

kembali ke atas