EKONOMI

Senin, 14 Oktober 2019 | 19:30 WIB

Piko Hidro, Si Kecil Mampu Terangi Bumi Papua

Piko Hidro, Si Kecil Mampu Terangi Bumi Papua
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain, rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat masih tergolong tertinggal. Pelan tapi pasti, Bumi Papua bakal terang benderang.

Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Bina Program Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman S, untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% di Papua maupu Papua Barat pada 2020, masih ada 414 desa dengan 78.000 rumah yang harus dilistriki.

Saat ini, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di kedua provinsi tersebut, sebesar 98,3%. Dicapai melalui kontribusi PLN (48,5%), program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kementrian ESDM dan listrik swadaya inisiatif dari pemda-pemda setempat. Sementara, tingkat RE Nasional PLN mencapai 98,86%. Dan, PLN berencana mengakhiri era kegelapan di Papua dengan melistriki 1.724 desa.

Dengan demikian, target besarnya sampai akhir 2020, rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai 99,9%. Untuk mewujudkan rencana besar tersebut, langkah awal yang diperlukan adalah merancang survei untuk memetakan system kelistrikan yang tepat untuk pedesaan Papua yang memiliki bentang alam yang sangat beragam.

Salah satu langkah ambisius yang ditempuh adalah menggandeng kelompok Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Cendrawasih (Uncen), LAPAN dan TNI AD. Berbagai institusi tersebut dipersatukan dalam Tim Ekspedisi Papua Terang (EPT). Terobosan PLN rupanya berbuah gemilang. Dari target survei sebanyak 415 desa, Tim EPT mampu memetakan sistem kelistrikan yang direncanakan di 841 desa, baik di Papua maupun Papua Barat.

Simson Donyadone, mahasiswa program D3 Teknik Elektro Uncen, Jayapura yang menjadi relawan Tim EPT batch kedua pada September 2018, memaparkan pengalaman uniknya. Meski lahir dan besar di tanah Papua, tepatnya di Dupapre, Jayapura, namun Simson sendiri ternyata belum pernah menjejakkan kaki ke kawasan pedalaman Papua.

Karena itu mahasiswa 19 tahun itu mengaku bersyukur dapat mengikuti Ekspedisi Papua Terang pada September 2018 lalu. "Saya baru melihat pedalaman Papua saat itu. Sebelumnya saya lebih banyak tinggal di kotanya, di Jayapura, ujar Simson.

Ketika masuk menjadi Tim EPT yang berangotakan 5 orang, Simson adalah satu-satunya mahasiswa. Sedangkan tiga rekannya merupakan karyawan PLN dan seorang lagi anggota TNI AD. Tim Simson ditugaskan menyurvei kawasan Kabupaten Tanamera, sebuah kawasan yang berada cukup jauh dari pusat kota Jayapura.

Untuk menuju Tanamera, tim ini diterbangkan dari Jayapura ke Merauke selama sejam. Kemudian terbang selama 45 menit dengan pesawat yang lebih kecil ke Kabupaten Tanamera. Selanjutnya melintasi jalur darat selama 5 jam, menuju Kabupaten Tanamera. Dari Kabupaten Tanamera, tim ini berjalan kaki sejauh 8-10 kilometer melawati hutan, bukit, dan daerah pegunungan yang terjal.

Karena medan yang luar biasa berat, Simson dan tim hanya mensurvei 5 desa dalam waktu seminggu. Tim ini hanya berbekal peta digital yang dikoneksikan ke perangkat Global Positioning System (GPS), ternyata di lapangan tidak selalu akurat. "Jadi lokasinya simpang siur. Kita coba bolak-balik tidak ketemu, hanya hutan. Jadi kami laporkan apa adanya, bahwa ada beberapa lokasi yang dianggap ada desa, namun kenyataannya tidak bisa ditemukan," jelas Simson.

Berdasarkan hasil survei, kelima desa yang dikunjungi lebih cocok dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). "Alasannya mereka berada di dataran tinggi terbuka. Curah hujan normal. Memang ada desa yang memiliki sumber sungai yang baik. Tapi jarak sungai ke desa sejauh 2 kilometer. Jadi sangat jauh tidak layak dipasang pembangkit tenaga air, jelas Simson.

Simson memiliki catatan khusus atas penduduk Papua yang tinggal di pedalaman. Salah satunya terkait kondisi layanan kesehatan yang sangat sulit. "Untuk menjangkau Puskesmas terdekat harus naik perahu 2,5 jam. Itu pun dengan catatan kondisi airnya baik. Jadi, kalau ditanya apa prioritas yang dibutuhkan masyarakat, terutama layanan kesehatan, papar Simson.

Berkat perjuangan tim EPT seperti Simson, kini terkumpul data akurat terkait metode yang dianggap tepat untuk melistriki ratusan desa di Papua dan Papua Barat. Rincian jumlahnya, 39 desa direncanakan menggunakan teknologi tabung listrik (Talis), 41 desa menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Piko Hidro (PLTPH).

Sebanyak 179 desa rencananya akan disambungkan ke system jaringan listrik (grid) PLN yang telah ada, 286 desa akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Biomassa (PLTBm), serta selebihnya 297 desa akan diterangi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Biomassa (PLTBm).

Data tersebut pun telah ditindaklanjuti dengan pemancangan program 1.000 Renewable Energy for Papua. Program inilah yang mengeksekusi hasil survei EPT. Desa pertama yang dilistriki adalah Kampung Kwaedamban, Distrik Bormeo, Pegunungan Bintang pada pertengahan Oktober 2018.

Meski berlokasi di pedalaman Pegunungan Bintang, namun kampung ini memiliki prasyarat yang tepat untuk dialiri listrik dengan pembangkit Piko Hidro. Di antaranya, potensi aliran air bagus, kondisi keamanan kondusif, dan seluruh masyarakat mendukung serta membantu program pembangunannya.

Sekedar informasi, Piko Hidro merupakan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sangat kecil, yakni 1-100 KWH. Cara kerjanya, air yang telah dibendung dialirkan ke dalam bak penampung yang berisi turbin sehingga aliran air akan memutar turbin tersebut. Selanjutnya turbin akan memutar generator yang pada akhirnya menghasilkan listrik.

Kepala Divisi Konstruksi Regional Maluku dan Papua PT PLN (Persero), Robert Aprianto Purba menjelaskan, keunggulan teknologi PLTPH adalah cocok digunakan di daerah terpencil. "Piko Hidro hanya butuh ketinggian air 1-3 meter dan debit 30 liter per detik. Jadi cocok digunakan di daerah terpencil," jelas Robert.

Mau tahu biaya investasinya? Tergolong murah, sekitar Rp30 juta per unit. Demikian pula biaya pemeliharaan tidak menguras kantong. Dan, tidak memerlukan biaya bahan bakar. "Piko Hidro ini pun mudah dirakit dan dioperasikan serta bisa beroperasi selama 24 jam sesuai dengan debit air. Teknologi ini membuatnya cocok untuk diterapkan di daerah terpencil yang memiliki debit air yang sesuai, urai Robert.

Berkat PLTPH berdaya 1 KWH yang memanfaatkan aliran air sungai Wapra itu, maka 37 rumah di Kwaedamban kini bisa menikmati terang di waktu malam. "Itulah manfaat dari survei Ekspedisi Papua Terang, memetakan sumber pembangkit yang cocok untuk setiap desa di Papua. Dengan demikian pembangkit yang kami bangun bisa sesuai dengan karakteristik alam setempat sehingga diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang," terang Robert. [tar]


#Listrik #PemprovPapua #PLN
BERITA TERKAIT
Tahun Depan, Subsidi Setrum Kelas 900VA Dicabut
PLN Berikan Bantuan Penanaman Bibit Pohon
PLN:Pasca Gempa, Listrik di Malut dan Sulut Normal
PLN Raih Penghargaaan Brand of The Year di London
Inilah Bukti PLN Jalankan Energi Ramah Lingkungan
PLN Dukung Pembangunan Kawasan Pariwisata Nasional
Selesaikan Soal Lahan, PLN Gandeng Kementerian ATR

kembali ke atas