EKONOMI

Jumat, 18 Oktober 2019 | 17:40 WIB

Hati-hati, 1.320 Fintech Ilegal Beroperasi di RI

Hati-hati, 1.320 Fintech Ilegal Beroperasi di RI
Ketua Satgas Waspada OJK Tongam L Tobing

INILAHCOM, Jakarta - Jumlah layanan keuangan digital atau financial technology peer to peer lending (Fintech P2P) ilegal di Indonesia mencapai 1.320 entitas. Hanya 127 Fintech P2P Lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Satgas Waspada OJK Tongam L Tobing mengatakan, terdapat 1.447 Fintech P2P Lending yang beroperasi di Indonesia. OJK mengakui kewalahan mengawasi ribuan Fintech ilegal ini.
"Fintech ilegal ada 1.320, tidak terdaftar di OJK. Yang terdaftar hanya 127 saja, kata Tongam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Fintech ilegal, lanjut Tongam, mudah memberikan pinjaman dana kepada konsumen tanpa jaminan. Sementara Fintech legal memiliki prosedur baku, pengawasan, dan pengecekan konsumen, sehingga tidak semua pengajuan pinjaman diterima.

Saat ini, lanjutnya, Fintech ilegal menjadi momok menakutkan di masyarakat. Tidak sedikit korban Fintech perempuan mengalami pelecehan seksual dan ancaman saat pelunasan pinjaman bermasalah.
Ke depan kami harapkan ada UU atau aturan khusus terkait Fintech ilegal ini. Apabila merugikan masyarakat dapat dipidanakan, katanya.

Sementara itu, OJK mencatat hingga Agustus dana pinjaman yang disalurkan Fintech P2P Lending sebesar Rp 44,8 triliun. Jumlah ini diperoleh dari 127 Fintech P2P Lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Menurut dia, kejahatan aplikasi fintech berbasis peminjaman dana online sulit dideteksi dan dibatasi. Sebab, saat ini masyarakat sangat mudah membuat aplikasi.

Tongam menjelaskan, fintech peminjaman dana online sebetulnya dapat menjadi sarana kebutuhan dana bagi yang membutuhkan. Namun, saat ini merugikan karena adanya aplikasi fintech ilegal yang mudah memberikan dana kepada masyarakat tanpa adanya jaminan.

"Berbeda dengan yang legal. Masyarakat yang mengajukan pinjaman dana harus melalui proses ketat, diawasi serta dilakukan pengecekan terhadap peminjam. Sehingga pengajuan dana bisa saja ditolak, ataupun dikurangi dana pengajuannya," ujar Tongam.

Tongam mengeklaim Satgas Waspada Investasi OJK sudah bertindak terhadap aplikasi fintech ilegal, dengan melaporkan ke Bareskrim hingga menghentikan memfasilitasi fintech ilegal ini. "Bukan hanya fintech-nya saja yang harus ditangani, namun masyarakatnya harus diedukasi mengenai peminjaman online ini," kata Tongam.

Menurut Tongam, korban peminjaman online kebanyakan perempuan. Bahkan korban mengalami pelecehan seksual dari penagih pinjaman, dengan meminta foto bugil untuk melunasi hutangnya. "Kami harapkan adanya UU mengenai fintech ilegal yang merugikan masyarakat, sehingga dapat dilakukan tindak pidana," tandasnya. [tar]

#FintechIlegal #OJK #SatgasInvestasi
BERITA TERKAIT
Pengawasan OJK Jeblok, DPR Bentuk Badan Supervisi
Korban Investasi Bodong Desak Koster Tutup SGB
Keterbukaan Informasi, Bank DKI Raih Awards OJK
OJK Cabut Izin BPR Fajar Artha di Depok
Erick Sebut Ahok Dipastikan Jadi Komut Pertamina
14 Desa di Kudus Belum Cairkan Dana Desa
Tunggak Pajak di Depok, Siap-siap Dapat Ini...

kembali ke atas