METROPOLITAN

Kamis, 31 Oktober 2019 | 18:58 WIB

Catatan Kecil Untuk Pulau Seribu

Opini: Lukman Hadi
Catatan Kecil Untuk Pulau Seribu
(Foto: Istimewa)

PEKAN depan, tepatnya 9 November 2019, Kabupaten Kepulauan Seribu genap berusia 18 tahun. Menggunakan analogi gadis remaja, Kepulauan Seribu saat ini harusnya sudah pandai bersolek, tahu cara tampil cantik, dan piawai merayu banyak orang untuk menyambanginya.

Yang terlihat justru sebaliknya. Kabupaten Kepulauan Seribu masih bergelut dengan pekerjaan rumah menahun yang menjadi masalah klasik, yaitu pembangunan yang tidak tepat sasaran, yang berkelindan dengan persoalan baru berupa tekanan populasi dan merosotnya daya dukung lingkungan.

Tahun ini, Kepulauan Seribu adalah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Bali Baru yang dikembangkan pemerintah. Kementerian PUPR telah merencanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung Kepulauan Seribu sebagai KSPN. Status Bali Baru diharapkan meningkatkan pembangunan dan kualitas Kepulauan Seribu.

Kepulauan Seribu memiliki potensi luar biasa untuk dua hal; pariwisata dan perikanan laut. Setiap pembangunan di Kepulauan Seribu hendaknya diarahkan pada pengembangan kedua potensi ini. Satu hal lagi, pembangunan infrastruktur transportasi, pengamanan pantai, jalan, taman, serta kawasan-kawasan khusus harus terintegrasi.

Khusus sarana transportasi, dan penyediaan moda transportasi, seharusnya mempertimbangkan aspek kenyamanan wisatawan yang akan berlibur ke Kepulauan Seribu. Pebangunan Pelabuhan Kaliadem, yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengabaikan aspek kenyamanan wisatawan penyandang disabilitas. Ketiadaan fasilitas untuk disabilitas bergerak membuat pelabuhan penyeberangan Kaliadem tidak manusiawi.

Pembangunan pemecah gelombang (breakwater) seakan mengabaikan aspek pariwisata dan tidak ramah lingkungan. Wisatawan, dalam dan luar negeri, datang ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu untuk menikmati keindahan pantai. Namun yang wisatawan temui bukan pantai alami dengan pasir putih, bangunan beton pemecah gelombang di sekujur pulau.

Breakwater dibangun untuk menyelamatkan pulau dari abrasi, tapi di sisi lain bangunan itu menghilangkan keindahan pantai. Dampak buruk lain pembangunan breakwater adalah rusaknya terumbu karang.

Bukti pembangunan yang tidak tepat sasaran terlihat pada pembuatan rumpon, atau rumah ikan. Pemprov DKI Jakarta, melalui KPKP membuat rumpon dengan biaya tidak sedikit. Namun, nelayan tangkap (pancing) tidak tahu lokasi rumpon. Muncul pertanyaan di masyarakat, rumpon dibuat untuk siapa?

Untuk mendukung kelangsungan hidup industri perikanan laut Kepulauan Seribu, Dinas KPKP membangun Balai Benih di Pulau Tidung. Di pulau sama juga terdapat SMK 61, yang memiliki jurusan perikanan. Menariknya, Balai Benih tidak pernah mempekerjakan sumber daya lulusan SMK 61, tapi mendatangkan orang dari luar. Yang terjadi adalah pengkhianatan semangat awal dan konsep Dari Pulau, Oleh Pulau, dan Untuk Pulau.

Jelang usia ke-18, Kepulauan Seribu seakan tertatih-tatih memikul persoalan paling pelik, yaitu pertumbuhan penduduk dan keterbatasan ruang hidup. Contoh paling menarik untuk melihat keadaan ini adalah Pulau Panggang dan Kelapa. Pertumbuhan angka kelahiran yang sedemikian tinggi membuat Pulau Panggang dan Kelapa padat penduduk, dan mengalami krisis pengadaan tanah untuk permukiman dan pemakaman.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu seharusnya mulai mencari solusi bagi kedua pulau itu. Misal, merestorasi garis pantai kedua pulau yang mengalami abrasi, atau membebaskan pulau-pulau tak berpenghuni untuk merelokasi sebagian penduduk, atau dicadangkan untuk pemakaman.

Solusi lain untuk mengatasi krisis ini adalah menggunakan Pulau Panjang. Alasannya, sampai saat ini tidak ada kejelasan proyek prestisius landasan udara di pulau itu. Pemprov DKI Jakarta harus berani mengambil keputusan mengakhiri proyek itu, dan menjadikan Pulau Panjang sebagai tempat kawasan percontohan permukiman wisata untuk warga Pulau Panggang.

Mungkin sangat bijak jika Pemprov DKI Jakarta menggunakan skema KPR dengan down payment (DP) nol persen untuk menarik minat warga Pulau Panggang, dan pulau-pulau lainnya, migrasi ke Pulau Panjang.

Krisis lebih serius dihadapi Pulau Kelapa. Dari sebelas pulau berpenduduk, hanya Pulau Kelapa yang tidak memiliki lahan pemakaman umum. Yang ada adalah lahan pemakaman keluarga. Masyarakat Pulau Kelapa butuh keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi keadaan ini.

Satu hal yang harus diingat, Kepulauan Seribu adalah bagian Jakarta ibu kota Republik Indonesia dan layak mendapat perlakuan sama dengan lima wilayah lainnya.

*Penulis adalah putra kelahiran Kepulauan Seribu

#PulauSeribu
BERITA TERKAIT
Masyarakat Papua-Betawi Pererat Silaturahmi
(Antisipasi Mudik Natal dan Tahun Baru) Polisi Rekayasa Jalur Tol Layang Jakarta-Cikampek
Disbudpar DKI Gelar Anugerah Adikarya Wisata 2019
Pria Ini Diduga Jatuhkan Diri Dari Underpas Senen
Prakiraan Cuaca Ibu Kota Jelang Akhir Pekan
Kamera eTLE Mulai Rekam Pelanggaran di Tol
2020, Kamera eTLE Mulai Rekam Pelanggar Lalin

kembali ke atas