EKONOMI

Jumat, 08 November 2019 | 19:24 WIB

Papua Barat Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Papua Barat Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani (Istimewa)

INILAHCOM, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Otonomi khusus di daerah tersebut.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan, pemerintah daerah menerima apapun rekomendasi BPK atas hasil audit dana Otsus tahun 2017, 2018 dan tahap 1 tahun 2019.

"Kami akan segera menindaklanjuti, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, karena sebagian besar dana Otsus kita dikelola pemerintah kabupaten/kota," kata Lakotani di Manokwari, Jumat (8/11/2019).

BPK RI telah menuntaskan audit dana Otsus Papua Barat tahun 2017,2018 serta tahap satu tahun 2019. Anggota VI BPK RI Prof. H. Harry Azhar Asis telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dana tersebut kepada Wakil Gubernur Papua Barat Mohamda Lakotani di Manokwari, Kamis (7/11).

Harry Azhar mengungkapkan, masih ada persoalan siginifikan pada aspek regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), perencanaan serta pencairan dan pemanfaatan.

"Ini harus segera diatasi oleh Pemprov Papua Barat termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Jika tidak, permasalahan ini dapat mempengaruhi efektifitas penggunaan dana Otsus sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua," kata Harry di Kantor BPK RI Perwakilan Papua Barat.

Dari hasil audit, ujarnya, masih ada beberapa kelemahan terkait pelaporan serta pemanfaatan. Lebih jauh ia mengatakan, salah satu permasalahan yang dijumpai yakni ketidakjelasan dalam hal pemisahan antara dana Otsus dengan struktur APBD lainnya.

Persoalan ini ditengarai berdampak buruk terhadap penilaian publik. Hasil atau manfaat dari pengelolaan dana ini sulit diukur terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Terkait hasil audit tersebut, lanjut wakil gubernur mengakui bahwa pengelolaan dana Otsus belum optimal. Saat ini belum ada pemisahan yang jelas dalam struktur APBD.

"Ini akan menjadi perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Segera akan kita bahas karena kebetulan bulan ini ada pertmuan evaluasi dana Otsus yang akan dilaksanakan di Teluk Wondama," ujarnya lagi.

Ia pun berpandangan bahwa, pemisahan dana otsus dalam struktur APBD penting agar lebih transparan dan gampang dalam pertanggungjawabanya.

"Maka ke depan akan dipisah antara dana yang bersumber dari DAU dan lainnya dengan dana Otsus. Seperti apa skemanya nanti akan kami kaji bersama kabupaten/kota," tambah Wagub.[tar]

#BPK
BERITA TERKAIT
Kementan Tegas Lawan Alih Fungsi Lahan Pertanian
(Dongkrak Kunjungan Turis) Bea Cukai Akan Pindahkan Kanwil ke Labuan Bajo
Rehabilitasi Hutan Pulihkan DAS dan Lapangan Kerja
Anggur Janetes SP1 Idola Hortikultura Masa Depan
Pacu Program, Menteri LHK Asistensi Gubernur
PUPR Putuskan Uang Muka Rumah Bersubsidi Cuman 1%
Mentan Cegah Alih Fungsi Lahan untuk Daulat Pangan

kembali ke atas