NASIONAL

Kamis, 14 November 2019 | 11:04 WIB

Munas Dipaksakan Aklamasi, Golkar Rawan Pecah

Munas Dipaksakan Aklamasi, Golkar Rawan Pecah
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menanggapi dorongan untuk melakukan aklamasi dalam Munas Partai Golkar nanti.

Menurutnya, aklamasi tidaklah salah. Justru itu menjadi ciri khas bangsa kita yang mengedepankan musyawarah mufakat.

"Tapi ketika aklamasi dipaksakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda, disitulah sikap antidemokrasi pihak yang memaksakan tersebut justru sangat terlihat," ujarnya, Kamis (14/11/2019).

Dia mengingatkan Partai Golkar dikenal selalu dinamis dalam setiap penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) sebagai forum tertinggi partai dan pemilihan ketua umum. Persaingan sengit antarcalon ketua umum merupakan ciri khas Golkar dalam setiap Munas.

Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar. Ancamannya adalah Golkar berpotensi terjerumus dalam lubang yang sama.

Sejarah mencatat, pemilihan Ketum Partai Golkar lewat aklamasi selalu membawa permasalahan di kemudian hari. Misalnya saja, terpilihnya Aburizal Bakrie secara aklamasi di Munas Bali 2014, yang kemudian memicu Munas tandingan di Ancol yang juga memilih Agung Laksono secara aklamasi, dan akhirnya Golkar terbelah.

Kemudian Munaslub Partai Golkar 2016 yang memilih Setya Novanto secara aklamasi. Suara-suara kader yang kritis melihat Setnov sebagai sosok bermasalah menjadi terpinggirkan, sampai KPK sendiri yang mengungkapkannya. Akhirnya perjalanan ketum yang korup itu justru membawa citra buruk bagi partai.

Lantas bagaimana dengan terpilihnya Airlangga secara aklamasi dalam Munas tahun 2017 ? Hal ini dapat dikecualikan. Mengingat kondisi Golkar masa itu dalam keadaan darurat pasca terungkapnya kasus Setya Novanto, sehingga seluruh kader bersepakat meredam persaingan dan gejolak demi menyelamatkan partai guna menghadapi kontestasi Pemilu 2019.

Saat ini Golkar dalam keadaan normal. Sehingga jika Munas Golkar hendak dipaksakan berlangsung secara aklamasi, sementara di sisi lain ada kandidat ketua umum lebih dari dua orang, maka tinggal menunggu waktu saja masalah-masalah yang sebelumnya pernah menimpa partai Golkar dapat terulang kembali.

"Perpecahan partai di 2014 dan kasus yang menimpa Setya Novanto harusnya menjadi pengingat bagi seluruh kader yang tetap mengkehendaki eksistensi Partai Golkar terjaga dengan baik," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Ketua DPD Golkar Bangka Belitung (Babel), Hendra Apollo mengatakan penetapan Ketua Umum Partai Golkar harus dilakukan secara aklamasi.

Hal ini menyikapi dinamika dan interaksi yang berkembang menjelang kelangsungan Munas Partai Golkar, 4-6 Desember di Jakarta.

"Penetapan ketua umum harus dilakukan secara aklamasi. Harus bisa! Kalau tidak aklamasi, ya, musyawarah mufakat. Itu memang jalan terbaik. Kalau sampai ke acara pemilihan, pastinya dengan pemungutan suara, itu bahaya! Voting berpotensi mengancam keutuhan partai. Saya khawatirkan partai akan kembali pecah, bahkan mungkin saja akan lahir partai baru," ujarnya, Rabu (13/11/2019).

Babel, dengan delapan suara, solid mendukung Airlangga Hartarto. "Kita perjuangkan aklamasi atau musyawarah mufakat untuk Pak Airlangga Hartarto," katanya.

"Sikap seluruh voter atau pemilik suara di Babel sudah jelas. Kami solid untuk aklamasi atau musyawarah mufakat. Pilihannya hanya dua itu, kalau tidak aklamasi ya musyawarah mufakat. Kalau memungkinkan sikap Babel ini akan saya sampaikan di Rapimnas," paparnya yang juga Wakil Ketua DPRD Babel.

Rapimnas Partai Golkar, digelar 14-15 November, menjadi mekanisme wajib bagi partai berlambang pohon beringin sebelum perhelatan munas. Rapimnas diikuti seluruh pengurus DPP Partai Golkar dan pimpinan DPD tingkat I Partai Golkar dari seluruh Indonesia.

Selain mengesahkan jadwal pelaksanaan Munas Golkar kepada seluruh jajaran yang hadir, Rapimnas juga membahas persiapan gelaran Pilkada serentak tahun 2020. Golkar harus mempersiapkan pelbagai langkah dan strategi untuk menghadapi gelaran tersebut. [rok]

#Golkar
BERITA TERKAIT
Mundur Dari Caketum Golkar, Ini Kata Aris Mandji
Bamsoet Ajak untuk Jaga Keutuhan Golkar
Golkar Proses Hukum Soal Tudingan Ada Intervensi
Rangkap Jabatan, Airlangga Pelopor Langgar UU
Alasan Airlangga Diminta Izin Tertulis ke Jokowi
Empat Faktor Penentu Jadi Ketum Golkar, Apa Saja?
Mahfud-Kapolri Bahas Persiapan Pengamanan Nataru

kembali ke atas