EKONOMI

Rabu, 27 November 2019 | 18:27 WIB
(Rating EoDB 40 Besar)

Yasonna Imbau Investor Pertambangan Taat Aturan

Indra Hendriana
Yasonna Imbau Investor Pertambangan Taat Aturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Untuk mendongkrak rating kemudahan berusaha atau Ease of Doing Bussines (EoDB), Presiden Joko Widodo mewanti-wanti kementerian dan lembaga negara harus sinergis dalam mempermudah birokrasi perizinan investasi.

Atas perintah ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly bertekad untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Demi menggapai target 40 besar rating EoDB. "Berdasarkan data pada Sistem Administrasi Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) per Oktober 2019, PT yang bergerak di bidang pertambangan berjumlah 86.693, kata Yasonna, saat menjadi Keynote Speech dalam Seminar Sengketa Investasi bidang Pertambangan di Indonesia bertema Investasi Pertambangan: Mengapa Indonesia Digugat? di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pertambangan masuk 10 besar dengan realisasi investasi tertinggi pada Kuartal II-2019. Angkanya mencapai Rp15,1 triliun, atau setara 7,5% dari realisasi investasi Indonesia.

Selain itu, data BKPM terkait Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada 2018, investasi sektor pertambangan sebesar Rp42 triliun yang tersebar di 606 proyek. Di mana, Kalimantan Timur menyumbang Rp8,218 triliun yang tersebar di 275 Proyek. Bisa dikatakan, Kalimantan Timur menyumbang 20% dari total PMA sektor pertambangan. Pertambangan memiliki peran penting terhadap investasi di Indonesia. Oleh karena itu Aturan-aturan yang memberikan jaminan keamanan kepada investor yang beritikad baik, telah dan harus terus menjadi fokus pemerintah, ujar Yasonna.

Kata kader PDI Perjuangan ini, pemerintah telah menyiapkan program guna memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, antar kementerian/ lembaga serta pihak berwenang lainnya. Tujuannya untuk mempercepat proses investasi dan para investor akan memperoleh pemahaman yang cukup mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia berharap dengan serangkaian program dalam memudahkan investasi dan memberikan pemahaman kepada para investor terkait perundang-undangan yang berlaku, para investor yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia akan taat hukum.

Namun, kata Yasonna, jika ada investor yang beritikad tidak baik, pemerintah akan memberikan perlawanan secara persisten sebagai deterrent factor. Persistensi Pemerintah Indonesia tersebut, antara lain dapat dilihat dalam kasus gugatan arbitrase internasional dari Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melawan Pemerintah Indonesia di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Dalam kasus tersebut, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menuduh Pemerintah Indonesia melanggar Bilateral Investment Treaty (BIT) antara RI-UK dan RI-Australia, menuntut ganti rugi senilai US$1,3 miliar atau kurang lebih Rp 17 Triliun.

Kita bersyukur, setelah melakukan perlawanan kurang lebih 7 tahun, Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil memenangkan gugatan ini, sehingga kita dapat menyelamatkan uang negara lebih dari Rp 17 Triliun. Bahkan Majelis Tribunal ICSID dalam putusannya juga menetapkan pihak penggugat untuk membayar biaya penggantian perkara sebesar USD 9,4 Juta, kata dia.

Yasonna juga memberikan pesan kepada para stakeholders dalam bidang pertambangan. Bagi para pelaku usaha, termasuk perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan investor asing harus terus memberikan pemikiran dan saran serta membantu investor asing untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan peraturan.

Ingat bahwa meskipun Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan kemudahan bagi investor, namun kami tidak segan-segan memberikan tindakan yang tegas terhadap investor yang beritikad tidak baik dimanapun anda berada, jelasnya.

Selain itu, perangkat pemerintah pada berbagai tingkatan untuk berhati-hati dalam berurusan dengan perusahaan-perusahaan khususnya yang ada pihak asing di dalamnya. Yasonna meminta pemerintah daerah untuk mendeteksi permasalahan sedini mungkin dengan menyediakan informasi yang lengkap kepada para investor serta memberikan peringatan kepada investor mengenai pentingnya investasi sesuai dengan peraturan.

Untuk itu bila perlu Kemenkumham akan menyediakan ahli hukum investasi yang akan ditempatkan di Kantor Wilayah. Dengan demikian ke depan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham. Hal ini kita perlukan untuk mencegah timbulnya gugatan yang kemungkinan besar kita bisa kalah dan merugikan keuangan negara yang sangat besar, kata dia. [ipe]


#EODB #Investasi #Pertambangan
BERITA TERKAIT
Japnas Lahirkan Kesepakatan Bisnis Rp152 Miliar
Pabrik Anyar PT Softex di Karawang Siap Beroperasi
(Garap Megaproyek di Kongo) TSG Global Holdings Gandeng 10Perusahaan Indonesia
Tertarik Investasi, Dubes Cina Sambangi Sukabumi
Efeknya Minim,Jangan Mudah Tergiur Investasi China
Omnibus Law, Bang Sandi Optimis Ekonomi Indonesia
Dampingi Jokowi ke Abu Dabi, Bahlil Bilang Begini

kembali ke atas