NASIONAL

Selasa, 03 Desember 2019 | 19:10 WIB

KPK Tunggu Menteri Jokowi Lapor Harta

Ivan Setyadhi
KPK Tunggu Menteri Jokowi Lapor Harta
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan harta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

KPK mengimbau agar mereka segera melaporkan harta kekakayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"Masih ada waktu untuk pejabat-pejabat baru, tiga bulan waktunya sejak dilantik dan untuk yang sudah menjadi penyelenggara negara nanti akan ikut update 31 Maret 2020," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak dikonfirmasi awak media, Selasa (3/12/2019).

Yuyuk menilai wajar, proses pelaporan LHKPN bagi para menteri dan wakil menteri yang baru jadi pejabat negara akan terkesan rumit. Tidak selancar menteri-menteri yang sudah pernah menjabat sebelumnya.

"Mungkin karena pertama, jadi dokumen semuanya yang sementara ini masih tercecer harus dikumpulkan lagi, itu saja," kata Yuyuk.

Namun, Yuyuk mengatakan bahwa proses pelaporan harta kekayaan sudah dipermudah melalui fitur e-LHKPN. Selain itu, KPK telah menyediakan tim asistensi untuk membantu penyetoran LHKPN.

Sementara bagi menteri yang telah berstatus sebagai penyelenggara negara sebelumnya, tak perlu menyetor LHKPN lagi melainkan memperbarui LHKPN mereka.

Ditanyai jumlah detil berapa menteri dan wakil menteri yang belum melaporkan harta, Yuyuk mengaku belum mengetahui lebih rinci. Ia menuturkan akan konfirmasi kepada tim LHKPN KPK.

"Sebenernya sistem pelaporan LHKPN itu sudah cukup sederhana, dengan ada lapor LHKPN melalui elektronik. Jadi seluruh dokumen-dokumennya juga harus diunggah melalui elektronik sistem elektronik itu," imbuhnya. [adc]

#KPK #MenteriJokowi #LHKPN
BERITA TERKAIT
Dalami Penerimaan Suap, KPK Periksa Istri Bupati
Ketua KPK Digoyang Kasus Pelanggaran Etik
(Korban Aksi Demo #ReformasiDikorupsi) Randi dan Yusuf Bakal Jadi Nama Ruangan di KPK
Bos Lippo James Riady Batal Diperiksa KPK
Tersangka Suap Meikarta Minta KPK Transparan
(OTT Bandung Barat Belum Selesai) KPK Diminta Pastikan Nasib Pejabat Lain
Suap Jabatan, KPK Didesak Tangkap Musyafa Noer

kembali ke atas