NASIONAL

Rabu, 04 Desember 2019 | 20:37 WIB

Wacana 3 Periode, Respon Jokowi Dinilai Berlebihan

Willie Nafie
Wacana 3 Periode, Respon Jokowi Dinilai Berlebihan
Presiden Joko Widodo (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Respon Presiden Joko Widodo terkait usulan amandemen Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden bisa tiga periode, dinilai berlebihan.

Terutama soal reaksi Presiden Jokowi merasa usulan tersebut menampar mukanya dan menuduh si pengusul sedang mencari muka bahkan berniat menjerumuskan dirinya.

Hal ini disampaikan, pemerhati sosial politik dan pegiat media sosial, Rudi S Kamri. Pasalnya, usulan amandemen Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan presiden adalah sah-sah saja dalam konteks hak publik untuk menyampaikan pendapat kepada MPR RI.

"Saya tahu pasti penggagas awal usulan penambahan masa jabatan Presiden disuarakan oleh tokoh nasional dan pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono kemudian menggelinding seperti bola salju kemudian ditanggapi oleh berbagai pihak termasuk Surya Paloh dan Bambang Soesatyo. Saya juga tahu pasti sosok Suhendra ini punya integritas dan kredibilitas tinggi yang tidak punya kepentingan apa pun terhadap usulannya, karena beliau bukan pimpinan atau anggota partai politik mana pun," kata Rudi, Rabu (4/12/2019).

Rudi menyarankan agar Presiden Jokowi bersikap bijak menanggapi berbagai usulan masyarakat. Lagi pula usulan amandemen UUD 1945 bukan ranah eksekutif, tapi domain MPR. Semua berpulang kepada MPR dalam menanggapi berbagai usulan dan masukan dari masyarakat.

"Saya sudah bertemu langsung dengan Pak Suhendra dan mendapat penjelasan terkait usulan masa jabatan Presiden tiga periode. Pertimbangan dari usulan itu adalah semata-mata demi kesinambungan pembangunan nasional dan stabilitas sosial politik," tutupnya. [adc]

#PresidenJokowi #TigaPeriode
BERITA TERKAIT
Wakil Ketua KPK Nyanyi: Dimana Ya Harun Masiku
Polisi Buru Penyelundup Pil Dobel L di Sayur Lodeh
Ketua KPK Tunjukkan Kebolehan Masak Nasi Goreng
Polisi Dalami Pengakuan Ningsih Tinampih
(Lantik Kaper BPKP Jatim) Pemprov Jatim Bertekad Tingkatkan Maturitas SPIP
Pelanggaran Wilayah Diharap Jadi Perhatian Semua
Eks Menag Lukman Hakim Terima Rp70 juta

kembali ke atas