METROPOLITAN

Senin, 09 Desember 2019 | 16:14 WIB

Kasus Korupsi IMB di Depok Naik ke Penyidikan

Kasus Korupsi IMB di Depok Naik ke Penyidikan
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Depok - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok meningkatkan status penanganan kasus korupsi izin mendirikan bangunan (IMB) ke tingkat penyidikan. Peningkatan status ini bertepatan dengan puncak peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2019.

"Dari hasil penyelidikan, telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan," ujar Kajari Kota Depok Yudi Triadi di sela puncak acara peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia, Senin (9/12/2019).

Yudi mengungkapkan bahwa surat perintah penyidikan sudah diterbitkan pada 14 November 2019. Namun saat ini belum menahan tersangka. "Sabar dong, kita tangkap dulu baru di situkita beber," ujarnya.

Dalam kasus ini, Kejari Kota Depok sudah memeriksa 13 saksi. Antara lain Asisten Administrasi dan Umum Kota Depok Yayan Arianto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok Yulistiani, Kepala bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Taufik Rahman.

Dugaan korupsi terkaitpengurusan IMB di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kejasaan menduga ada penyimpangan dalam proses pengurusan perizinanan.

"Dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang diduga melanggar perundang-undangan sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, baik terkait proses pengurusan maupun dalam pemanfaatan wewenang," tutur dia.

Modus yang dijadikan untukkorupsi adalah dengan mendata jumlah pengembang yang membangun perumahan, apartemen, cluster, pabrik, dan rumah perseorangan di wilayah Kota Depok.

Data yang dihimpun, banyak pengembang yang membangun perumahandipalak. Salah satunya pengembang Aparkost Beji Timur. Dalam kuitansi, pengembang perumahan ini dipalakRp350 juta.

Di Kota Depok terdapat ratusan bahkan ribuanperusahaan pengembang yang mengurusIMB untuk pembangunan perumahan, pabrik,apartemen, cluster, dan tempat tinggal perseoranganke DPMPTSP Kota Depok.

Kajari menambahkan, kasus korupsi perizinan ini masuk sebagai penanganan skala prioritas, karena sangat merugikan masyarakat. "Itu tidak dibenarkan tanpa didasari regulasi yang jelas," papar Yudi.

Sementara itu, Asisten Administrai dan Umum Kota Depok Yayan Arianto mengaku dirinya tidak terlibat kongsi pengurusan IMB. Ia telah memberikan keterangan kepada jaksa penyidik apa adanya bahwa uang pungli yang tertera di kuitasi Rp350 juta yang ambil ialah Komandan Regu Satgas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Suhendra Hamzah.

"Suhendra yang memalak Aparkost Rp350 juta, " kata Yayan.

Dia mengemukakan kasus pungli pengurusan IMB terjadi ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok 2018.

Awal kasus terbongkar ketikaTim Satpol PP Kota Depok dan DPMPTSP membongkarApartemen Aparkost, Beji Timur. Setelah pembongkaran berlangsung, pihak Apartemen Aparkost keberatan dan minta pembongkaran dihentikankarena merasa sudah memberikanuangpengurusan IMB ke DPMPTSP melalui Suhendra Rp350 juta.

Ketika Yayan menjabat Kepala Satpol PP Kota Depok mendata banyak pengembang yang mendirikan bangunan tanpa IMB. [yha]

#IMB #Korupsi
BERITA TERKAIT
Ombudsman: Ada 'Korupsi' di Proyek Alun-Alun Depok
Pagi Ini Sebagian Jakarta Hujan Ringan
PKS Nilai Bang Ancah Layak Jadi Cawagub DKI
Siang Ini Seluruh Jakarta Diprakirakan Hujan
Momen Pengembalian 17.800 Telur ke Lions Club
Fitnah Anies, Warga Tanah Merah Laporkan Akun Ini
Polemik Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Buka Suara

kembali ke atas