NASIONAL

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:31 WIB

4 Parpol Tolak Eks Napi Korupsi pada Pilkada 2020

Ivan Setyadhi
4 Parpol Tolak Eks Napi Korupsi pada Pilkada 2020
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Empat partai politik, PDIP, Golkar, PKB dan PKS, satu suara untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi pada Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan usai 4 parpol bertemu dengan KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman menyatakan partainya berkomitmen tidak mencalonkan atau memberikan dukungan kepadacalon kepala daerah terlibat kejahatan korupsi.

Hal senada dikatakan Wakil Bendahara Umum bidang internal PDIP, Rudianto Tjen. Menurutnya, PDIP tegas dan konsisgen tjdak akan mencalonkan mantan koruptor untuk menjabat di legislatif maupun eksekutif.

"Tegas itu. Saya pikir kita sudah lakukan seleksi dan akan kita umumkan semuanya," kata Rudianto Tjen di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Paulus menyambut baik keputusan MK. Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memiliki gerakan Golkar Bersih.

"Kami menghormati keputusan dari MK. Kedua kita juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara. Ketiga tentunya kita juga harus menghormati kebijakan Partai Golkar, yaitu gerakan Golkar Bersih," katanya.

Sementara Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid mengklaim partainya tidak mengajukan mantan koruptor pada Pileg 2019. Kebijakan ini akan dilanjutkan pada Pilkada 2020.

"Cek saja tahun 2019 kemarin itu partai mana yabg mencalonkan mantan eks koruptor? Dan sekali lagi disitu tidak ada PKB. Kalau di Pileg saja tidak ada apalagi di Pilkada," katanya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Uji materi yang diajukan Perludem dan ICW ini terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). MK memutuskan jeda selama lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada. [ton]

BERITA TERKAIT
Jalan di Underpass Kemayoran Bakal Dimodifikasi
Menhan Malaysia: Pesawat Indonesia Lambat, Tapi
Mahfud: Indonesia-Malaysia Ingin Jadi Islami
BKSP DPD: Cegah Penyebaran Virus Corona ke Daerah
Pansus Papua Undang Komnas HAM Bahas Isu di Papua
Banjir di Underpass Kemayoran Baru Surut 70CM
Belum Ada WNI yang Terkena Virus Corona di China

kembali ke atas